 |
MINYAK GORENG: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melihat langsung takaran minyak goreng merek Minyakita yang dijual di pasaran – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Harga minyak goreng di pasar domestik melonjak naik. Ada dugaan kenaikan harga ini terjadi akibat bahan baku minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) digunakan untuk program biodiesel B50.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung membantahnya. Ia menegaskan pasokan bahan baku CPO nasional masih berlebih.
Amran menyampaikan, produksi CPO nasional justru mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dari sebelumnya sekitar 44 juta ton, produksi kini mendekati 50 juta ton, seiring perbaikan produktivitas dan peningkatan ekspor.
“Nggak, kita kan ekspor ke luar negeri. Ini ekspor kita dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Berarti bahan baku melimpah. Jadi janganlah naik,” kata Mentan saat bertemu awak media di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Amran menjelaskan, program B50 tidak mengambil porsi dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Kebijakan tersebut, menurut dia, memanfaatkan alokasi ekspor sehingga tidak mengganggu pasokan domestik.
Dalam perhitungannya, tambahan produksi bahkan lebih besar dibanding kebutuhan untuk program energi tersebut. Produksi sawit nasional, kata Amran, bertambah sekitar 6 juta ton sebelum seluruh alokasi untuk B50 digunakan.
“Lebih. Sekarang kita punya produksi sekitar 45 juta ton, bahkan mendekati 50 juta ton. Dulu 44 juta ton. Artinya lebih,” ujarnya.
Amran menilai tidak ada hubungan langsung antara implementasi B50 dan kenaikan harga minyak goreng. Ia menyebut anggapan tersebut tidak tepat karena ketersediaan bahan baku dalam jumlah besar.
Kebutuhan minyak goreng nasional, lanjutnya, berada di kisaran 20 juta ton. Sementara total produksi nasional jauh melampaui angka tersebut, termasuk setelah program biodiesel berjalan.
“Kita ini berlebih. Masa bahan bakunya mau dinaikkan, lalu harga minyak goreng dihubungkan dengan B50? Apa hubungannya?” kata Amran.
Ia mengakui terdapat faktor lain di luar produksi yang memengaruhi harga di pasar. Komponen biaya seperti kemasan dan distribusi disebut turut berkontribusi terhadap kenaikan harga. Amran meminta pelaku usaha tidak menaikkan harga secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Janganlah naik-naiklah, boleh sedikit, tapi jangan banyak sekali,” tuturnya.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Pemerintah juga membuka opsi penguatan peran BUMN dalam distribusi agar pengendalian harga lebih efektif.
Lebih jauh, ia menilai kenaikan harga di tengah kondisi pasokan melimpah sebagai anomali yang perlu ditelusuri. Ia mengindikasikan kemungkinan adanya praktik yang mengganggu stabilitas pasar.
“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, tapi harga naik. Berarti apa? Ada mafia di tengahnya,” kata Amran.
Pemerintah memastikan akan terus memantau distribusi dan harga pangan di lapangan. Hal ini demi menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Sumber: republika.co.id
