 |
| Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Taj Yasin – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, SEMARANG – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Taj Yasin yang didesak untuk mundur dari jabatannya menegaskan, hingga saat ini tak ada pembahasan di internal PPP soal hal itu.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mengatakan, seruan agar dia mundur sebagai Sekjen PPP hanyalah wacana yang bergulir di media sosial.
"Itu kan baru wacana di medsos ya, belum ada pembahasan internal di partai. Ya kita tunggu saja dari partai bagaimana. Selama ini sih belum ada pembahasan itu," ungkap Yasin ketika diwawancara di Kota Semarang dan ditanya tanggapannya soal seruan pengunduran dirinya sebagai Sekjen PPP, Rabu (22/4/2026).
Meski saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, Yasin mengeklaim tetap profesional dalam menjalankan tugas kepartaian, termasuk mencoba menuntaskan perselisihan internal.
"Saya rasa kita juga profesional. Kita urusin, DPW-DPW di PPP memang masih ada permasalahan, sehingga memang perlu kita selesaikan di internal," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), M. Thobahul Aftoni menegaskan, wacana tersebut merupakan upaya memperkeruh suasana pasca munculnya kebijakan internal yang kontroversial.
Menurut Aftoni, desakan tersebut justru lahir dari kekhawatiran pihak-pihak yang menandatangani Surat Keputusan (SK) penggantian Pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus Cabang (DPC) tanpa melibatkan Sekjen.
"Desakan itu muncul karena mereka khawatir akibat kebijakan yang salah dan akhirnya merugikan mereka sendiri. Terutama terkait SK pengurus yang hanya ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen, padahal KPU dan pengadilan mensyaratkan tanda tangan Ketum dan Sekjen," ujar Aftoni dalam keterangannya.
Aftoni juga membantah tuduhan bahwa Gus Yasin tidak aktif. Ia membeberkan sejumlah agenda resmi yang dihadiri Sekjen, seperti membuka Rakorwil PPP di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah pada Februari lalu dan aktif menjalin komunikasi dengan para kiai dan ulama di berbagai pondok pesantren.
Sebagaimana diketahui, seruan agar Yasin mundur dari kursi Sekjen PPP mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional I PPP yang diikuti jajaran pimpinan DPW se-Indonesia. Dalam Rakor yang digelar secara daring pada 16 April 2026 lalu, sejumlah pimpinan DPW PPP mendesak agar Yasin mundur.
Ketua DPW PPP Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menjadi salah satu yang melayangkan kritik kepada Yasin. Dia berpendapat, sejak kepengurusan baru disahkan Kementerian Hukum, Yasin tak menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya.
Saiful pun menuding Yasin telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” ujarnya ketika diwawancara di Jakarta pada 17 April 2026.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara, Rachmawati Badallah mengatakan, pihaknya bersama sejumlah kader di daerah sedang mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan perdata terhadap Taj Yasin dan Agus Suparmanto. Agus merupakan tokoh yang sempat terlibat aksi saling klaim kursi ketua umum secara aklamasi dengan Mardiono.
Rachmawati menuding Yasin dan Agus menjadi dalang macetnya mesin partai di tengah momentum politik krusial. Menurut dia, saat ini proses gugatan masih dalam proses pematangan oleh tim hukum yang mewakili DPW PPP se-Indonesia.
"Dalam waktu dekat gugatan akan segera didaftarkan. Ini bukan langkah spontan, tetapi sudah melalui pembahasan yang matang bersama seluruh perwakilan daerah,” kata Rachmawati.
Sumber: republika.co.id/rm.id
