 |
ROAD TEST: Mobil Toyota Innova dijadikan road test bahan bakar campuran biodiesel B50 – Foto Gatra.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50 dinilai belum menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis pasokan energi global akibat gangguan distribusi minyak dan gas.
Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai peningkatan campuran biodiesel ke B50 bukan strategi ideal dalam jangka panjang.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan B50 memang dapat menurunkan konsumsi solar dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar serta tidak secara signifikan meningkatkan ketahanan energi nasional.
Kajian IESR menunjukkan harga Fatty Acid Methyl Ester berbasis minyak kelapa sawit saat ini lebih tinggi dibandingkan solar konvensional. Kondisi ini membuat peningkatan campuran biodiesel berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan, sekaligus mengurangi volume ekspor sawit yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari pajak dan bea keluar.
“Transisi ke B50 berpotensi meningkatkan subsidi biodiesel sebesar Rp29 triliun di atas alokasi B40, melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini,” kata Fabby.
Selain risiko fiskal, kebijakan ini juga dinilai berpotensi menekan sektor hulu sawit, khususnya petani kecil. Fabby menilai skema pungutan ekspor untuk membiayai subsidi biodiesel dapat berdampak pada penurunan harga tandan buah segar di tingkat petani.
Fabby menambahkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi kebijakan, di mana upaya memperkuat ketahanan energi justru berdampak pada sektor hulu dan penerimaan negara.
“Lonjakan harga CPO global dan pelemahan Rupiah memperlebar disparitas harga, menciptakan risiko defisit anggaran subsidi yang tidak lagi mampu ditutup oleh pungutan ekspor,” kata Fabby.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, IESR menilai tingkat campuran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 masih menjadi opsi yang lebih optimal dengan risiko fiskal yang lebih terkendali. Pemerintah disarankan tidak melanjutkan program B50 dan tetap fokus pada implementasi B40 sebagai langkah transisi yang lebih aman.
Di sisi lain, IESR menekankan bahwa penguatan ketahanan energi tidak cukup hanya mengandalkan bahan bakar nabati. Lembaga tersebut mendorong percepatan elektrifikasi transportasi sebagai strategi utama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak secara berkelanjutan.
Langkah yang direkomendasikan meliputi percepatan adopsi kendaraan listrik untuk sektor penumpang, bus, dan sepeda motor, peningkatan penggunaan transportasi publik, serta penerapan standar kualitas bahan bakar yang lebih tinggi seperti Euro-4 ke atas. Selain itu, peningkatan efisiensi kendaraan bermotor juga dinilai penting untuk menekan konsumsi energi secara sistematis.
“Untuk mendapatkan hasil optimal penghematan BBM dalam menengah dan jangka panjang, pemerintah perlu segera melakukan percepatan elektrifikasi transportasi kendaraan penumpang, bus, dan roda 2, mendorong penggunaan transportasi publik, perbaikan kualitas bahan bakar minyak dengan mengadopsi standar Euro-4 ke atas, dan peningkatan standar efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor,” kata Fabby.
Sumber: Republika.co.id
