 |
| DISKUSI: Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kalsel yang diselenggarakan, senin (16/3/2026) di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin - Foto Dok Rilis BI Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.
Upaya tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kalsel yang diselenggarakan, senin (16/3/2026) di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Fadjar Majardi dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Instansi Vertikal, BUMN, Perumda, serta SKPD yang tergabung dalam anggota TPID provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idulfitri melalui penguatan koordinasi lintas instansi, pengawasan perkembangan harga komoditas, serta pelaksanaan berbagai langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Fadjar Majardi, menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian TPID dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
"Beberapa isu utama antara lain potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang Idulfitri, risiko peningkatan harga emas terhadap inflasi daerah, serta dinamika global yang berpotensi mempengaruhi harga energi dan biaya distribusi," tegasnya.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TPID mendorong penguatan langkah pengendalian inflasi melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam ras, optimalisasi peran BUMD pangan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi, serta penguatan kebijakan berbasis data melalui pengembangan early warning system untuk memantau pergerakan harga dan ketersediaan pasokan secara lebih antisipatif.
"Selain itu, TPID juga mendorong pelaksanaan berbagai langkah pengendalian inflasi seperti intensifikasi operasi pasar atau pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan, serta penguatan komunikasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan keuangan secara bijak," tambahnya.
Pada sesi pemaparan materi, Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Kalsel Fachri Ubadiyah sebagai narasumber menyampaikan perkembangan inflasi terkini di daerah. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2026 Kalsel mencatat inflasi sebesar 0,86% (month-to-month) atau meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 0,20%. Secara tahunan, inflasi tercatat 5,97% (year-on-year) yang antara lain dipengaruhi oleh efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik pada periode sebelumnya serta kenaikan harga emas perhiasan.
Secara spasial, beberapa wilayah masih mencatat tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi, antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, serta beras.
"Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan TPID dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran," tukasnya.
Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah.
Sumber: Rilis BI Kalsel