 |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa – Foto Republika.co.id |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Ternyata masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum cairnya THR secara penuh disebabkan oleh proses pengajuan dari masing-masing K/L tersebut.
Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.
“Di kementerian atau lembaga yang mengajukan. Kalau kami kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan seluruh anggaran THR dari APBN. Namun, pencairan baru dapat dilakukan setelah K/L menyampaikan pengajuan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.
Purbaya menambahkan kelengkapan persyaratan menjadi faktor penentu dalam percepatan pencairan. Apabila dokumen belum lengkap, proses pembayaran tidak dapat segera dilakukan.
“Belum jelas persyaratannya apa. Saya tidak tahu detailnya. Pasti berbeda-beda setiap kasus, tetapi yang jelas dana di tempat kami sudah disiapkan,” ujar Purbaya.
Ia memastikan dana THR telah tersedia dan siap disalurkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar sesuai ketentuan.
Hingga Selasa (25/3/2026) pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 18,5 triliun untuk 2.500.524 pegawai.
Rinciannya meliputi pembayaran THR bagi PNS sebesar Rp 10,33 triliun untuk 926.072 pegawai, PPPK Rp 1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, anggota Polri Rp 3,42 triliun untuk 489.654 personel, prajurit TNI Rp 3,37 triliun untuk 581.434 personel, serta pegawai non-PNS (PPNPN) sebesar Rp 344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.
Secara kelembagaan, sebanyak 8.891 satuan kerja (satker) telah merealisasikan pembayaran THR, sementara seluruh K/L atau sebanyak 98 instansi telah mengajukan pencairan.
Untuk pensiunan, penyaluran THR telah mencapai Rp 12,15 triliun kepada 3.728.195 penerima atau sekitar 99,67% dari total target.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp 10,70 triliun untuk 3.221.955 pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp 1,44 triliun untuk 506.240 pensiunan.
Adapun untuk aparatur negara di pemerintah daerah, realisasi pembayaran THR telah mencapai Rp 20,54 triliun bagi 4.333.310 pegawai. Pembayaran tersebut telah dilakukan oleh 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79%.
Sumber: beritasatu.com