 |
| SIMBOLIS: Penyerahan simbolis KHBS Provinsi Kalteng Tahun 2026 serta bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat oleh Pemkab Kapuas, jumat (13/3/2026) di Desa Warga Mulya, Kecamatan Mantangai - Foto Dok Fajar Riadi |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melaksanakan penyerahan simbolis Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 serta bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat, jumat (13/3/2026) di Desa Warga Mulya, Kecamatan Mantangai.
KHBS diserahkan langsung oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, Kepala Bank Kalteng Cabang Kapuas, Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Achmad Hairudin beserta tim, sejumlah kepala perangkat daerah, Camat Mantangai, unsur Forkopimcam Mantangai, para kepala desa se-Kecamatan Mantangai.
Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
KHBS merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kalteng yang bertujuan memberikan dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wiyatno menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
"Semoga bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ke depan, pendataan masyarakat yang kurang mampu harus semakin diperhatikan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penulis: Fajar Riadi