 |
| WAWANCARA: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud - Foto Dok Adpim Pemprov Kaltim |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Isu mobil dinas senilai Rp8,5 miliar kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto menyentil penggunaan kendaraan mewah oleh salah seorang kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sindiran itu mengarah kepada Rudy Mas'ud yang sebelumnya sempat menghebohkan publik terkait rencana penggunaan mobil dinas dengan nilai fantastis tersebut.
Sorotan semakin tajam lantaran pernyataan Prabowo Subianto yang membandingkan penggunaan kendaraan pejabat daerah dengan kendaraan operasional presiden.
Ia mencontohkan penggunaan Maung, yakni kendaraan taktis produksi dalam negeri, yang nilainya jauh lebih rendah, yakni di kisaran Rp1 miliar.
Pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai jelas, efisiensi anggaran harus menjadi perhatian serius, bahkan dalam hal fasilitas penunjang jabatan.
Namun demikian, di tengah ramainya kembali perbincangan itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan bahwa langkah pengembalian kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejatinya telah dilakukan lebih dahulu.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Ia menjelaskan, keputusan itu diambil bukan semata karena sorotan nasional, melainkan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang luas di daerah.
“Pertama, dengan mendengarkan banyaknya aspirasi daripada masyarakat, menimbang, melihat situasi dan kondisi. Kami sudah mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan kita pergunakan untuk kegiatan pembangunan,” katanya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk mengingatkan semuanya. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran, dan kami sangat menerima itu,” paparnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran 1 Juni 1980 ini memastikan bahwa pengembalian kendaraan dinas bukan hanya sekadar langkah simbolik. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan akan dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan sosial menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya standar pelayanan minimum, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.
Saat ini, dalam menjalankan aktivitas kedinasan, dirinya mengaku menggunakan kendaraan yang tersedia maupun kendaraan pribadi, termasuk saat turun langsung ke lapangan. Ia bahkan menyebut kerap mengemudi sendiri agar dapat melihat langsung kondisi riil di masyarakat.
“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus kita benahi,” tuturnya.
Di akhir kata, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim jika terdapat kebijakan yang sebelumnya kurang berkenan, sekaligus mengajak publik untuk terus mengawal jalannya pembangunan di Benua Etam.
“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami mohon untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kaltim,” tutupnya.
Sumber: Adpim Pemprov Kaltim