 |
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian – Foto TVRINews.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kepala daerah diminta untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu sebagai tidak lanjut efisiensi anggaran. Permintaan ini disuarakan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian karena anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu bisa dialihkan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Ya terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program pro rakyat," katanya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak hanya dilakukan untuk menghemat penggunaan BBM. Tapi juga hal lain seperti penghematan penggunaan listrik.
"Nanti kita gunakan sebetulnya mekanisme pada waktu Covid itu. Misalnya lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor lampu hidup, AC masih hidup," katanya.
Selain itu pemerintah juga akan menerapkan cara kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk menghemat konsumsi BBM. Meskipun mereka akan dipantau melalui sistem pengawasan kerja berbasis digital.
"Kalau dulu saya absen ada sistem namanya SIMPEG Sistem Administrasi Pegawai, jadi begitu untuk menjaga karyawan betul-betul WFH dia ada di rumah supaya gak lari kemana-mana yang nanti nambah BBM," kata Tito.
"Dulu waktu Covid mereka wajib untuk handphone-nya on setelah itu mereka mendaftar, jam 7.30 mereka absen online dan handphone wajib on. Dari situ petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya dibuka, jadi lokasi ketahuan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belanja anggaran akan khususnya pada hal yang tidak produktif, demi menjaga defisit APBN.
Prasetyo menjelaskan bahwa anggaran fiskal itu dilakukan perhitungan dalam satu tahun. Pemerintah juga terus melakukan penyisiran anggaran untuk dihemat sejak tahun lalu, mulai dari perjalanan dinas ke luar negeri, hingga belanja yang bisa ditunda.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran yang tidak produktif untuk dihemat, yang disebabkan dampak peningkatan eskalasi di Timur Tengah.
"Ini kita juga tidak menduga akan ada perang dan eskalasi. Tapi kami itu sering koordinasi dan berkumpul untuk melakukan proses tadi itu. Disisir ulang mana yang tidak produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung, yang sifatnya belum ada tidak mengganggu kinerja kementerian tuh kita tunda dulu. Itu ada masuk di dalam tempat kami, tempat saya dan tentu di Kementerian Keuangan," jelas Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menegaskan bahwa tidak akan memangkas menggeser atau memangkas program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
"Nggak dong (dipotong), kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektif lah atau kurang berdampak itu yang direalokasi agar program yang produktif, berdampak dan membantu meringankan beban masyarakat itu yang diutamakan," tuturnya.
Sumber: cnbcindonesia.com