Gelar Aksi di DPRD Kalsel, Mahasiswa Minta Evaluasi Penegakan Hukum dan Tambang Ilegal

DEMO: Massa mahasiswa diterima Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK SH MH di ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel untuk menyampaikan aspirasi – Foto DPRD Kalsel


BORNEOTREND.COM, KALSEL - Massa mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jumat (13/3/2026(. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi di hadapan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. H. Supian HK SH MH didampingi anggota DPRD Kalsel, yakni Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani, sementara Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan SIK SH MH beserta jajaran turut melakukan pengamanan jalannya aksi.

Setelah berdialog di halaman kantor, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada agar lebih memudahkan nelayan.

Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Supian HK mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa. Ia menyebut apa yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan perhatian DPRD Kalsel terhadap berbagai persoalan di daerah.

“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menerima serta menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menyatakan aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan melalui dialog kepada DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah.

Sumber: DPRD Kalsel

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال