 |
| DISKUSI: Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi PKS Firman Yusi - Foto Dok Fathur |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi Ekonomi Dan Keuangan Firman Yusi, mendorong realokasi belanja wajib (mandatory spending) infrastruktur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk mendukung ketahanan pangan.
Dijelaskan Firman Yusi, secara regulasi realokasi anggaran tersebut memungkinkan dilakukan karena merujuk pada ketentuan pemerintah pusat terkait pengkodean belanja infrastruktur dalam APBD yang memberikan ruang perluasan definisi infrastruktur.
"Jadi infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan akan tetapi juga mencakup pertanian, irigasi, lumbung pangan dan distribusi pangan," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat dikonfirmasi.
Firman Yusi menginginkan, dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat melakukan pemetaan ulang skema belanja infrastruktur pada 2027 sehingga program ketahanan pangan bisa lebih optimal.
"Ketahanan pangan itu idak boleh hanya menjadi slogan tetapi harus didukung dengan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang tepat," tuturnya.
Tidak hanya itu Firman Yusi pun menyebutkan, dengan porsi belanja infrastruktur yang mencapai sekitar 40 persen dari APBD itu sebagian anggaran tersebut seharusnya dapat dikelola oleh dinas yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, hingga kelautan dan perikanan.
Penulis: Fathur
