 |
| TERPILIH: Wali Kota Banjarmasin HM Yamin (kiri) dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda (kanan) - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR dan Hj Ananda, tingkat kepuasan publik tercatat 68 persen sangat puas.
Namun di balik angka mayoritas itu, sejumlah persoalan krusial masih menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.
Penilaian tersebut merupakan hasil survei yang digelar Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) pada 11–18 Februari 2026, melibatkan 400 responden secara acak melalui wawancara langsung dan telepon, dengan mayoritas responden berusia 25–35 tahun.
Koordinator Nasional LS Vinus Muhammad Arifin, mengungkapkan meski angka kepuasan tergolong tinggi, terdapat sektor-sektor yang mendapat rapor merah dari masyarakat.
“Secara umum 68 persen responden menyatakan sangat puas,” kata Arifin.
“Namun ada beberapa sektor dengan tingkat kurang puas yang cukup tinggi, seperti kesehatan, tata lingkungan, keamanan, dan penegakan hukum," tambahnya.
Di sektor kesehatan, masyarakat menilai pelayanan belum maksimal dan antrean panjang serta minimnya digitalisasi menjadi keluhan utama. Kekecewaan publik juga dipicu pengurangan Penerima Iuran Bantuan (PBI) BPJS Kesehatan, yang dinilai berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Seperti antrean yang panjang dan belum terlalu melek digitalisasi. Kemudian di rumah sakit milik pemerintah juga dinilai dokter-dokternya suka memilih-milih. Hal ini beberapa alasan yang membuat masyarakat kurang puas,” jelasnya.
“Pengurangan PBI BPJS sempat membuat masyarakat kecewa dan itu berpengaruh pada hasil survei” timpalnya lagi.
Sorotan tajam berikutnya datang dari sektor keamanan di Kota Seribu Sungai dan maraknya kenakalan remaja seperti gaster, tawuran hingga begal membuat warga merasa tidak aman. Tak hanya itu, penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin juga dinilai belum tegas, yang dibuktikan beberapa kasus kontroversial sepanjang 2025.
“Keamanan ini berkaitan lagi dengan penegakan hukum yang dianggap masyarakat lemah. Untuk kasus seperti begal, biasanya hanya dikurung sehari,” ujarnya.
“Penegakan disiplin bagi ASN juga belum tegas, yang dibuktikan beberapa kasus kontroversial sepanjang 2025 yang tak diiringi sanksi yang memberi efek jera” tambahnya lagi.
Persoalan lingkungan, khususnya sampah, juga menjadi keluhan dominan, karena masih banyak tumpukan sampah di TPS maupun TPS liar. Ditambah lagi kabar alat pengolahan sampah di Recycle Center (BRC) Komplek Pergudangan 88 Bumi Basirih yang disebut rusak dan tidak beroperasi.
“Secara tidak langsung ini merugikan masyarakat. Uang untuk inovasi pengelolaan sampah jadi terkesan sia-sia,” ucapnya.
“Sewa gedung BRC itu pasti besar, tapi nyatanya tidak beroperasi” timpalnya lagi.
Menariknya, sektor infrastruktur justru mencatat respons positif, sebanyak 71,25 persen responden menyatakan cukup puas. Padahal, isu jalan rusak dan berlubang sempat menjadi sorotan, termasuk polemik pengadaan mobil listrik yang dipertanyakan urgensinya.
“Mayoritas responden merasa ini cukup balance. Ketika ada informasi jalan rusak, pemerintah langsung turun ke lapangan memperbaiki,” ucapnya.
“Pemeliharaan infrastruktur juga cukup baik dilakukan pemerintah kota selama ini. Jadi ketika ada laporan, langsung bergerak menyelesaikan permasalahan” tambahnya.
Dengan sederet catatan tersebut, LS Vinus berharap hasil survei ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pasangan kepala daerah tersebut. Angka 68 persen memang menunjukkan dukungan mayoritas, namun, persoalan kesehatan, keamanan, penegakan hukum, dan sampah menjadi pekerjaan rumah besar yang tak bisa lagi ditunda.
“Harapannya survei ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan perbaikan pelayanan ke depan,” bebernya.
“Jika Yamin–Ananda ingin menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik di tahun-tahun berikutnya, maka tugas-tugas ini jangan ditunda” tukasnya.
Sumber: berita.rri.co.id