SPPG Terima Rp500 Juta per Hari Serta Insentif Rp6 Juta per Hari

OLAH MENU MBG: Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan dana anggaran Rp500 juta untuk operasional mengolah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya – Foto Net


BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka tersebut menunjukkan bahwa dari Rp268 triliun anggaran yang disiapkan, 93 persennya atau Rp240 triliun beredar langsung ke daerah melalui dapur MBG tersebut.

"Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari, setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam keterangan, yang dikutip Jumat (27/2/2026).

Dadan menyampaikan uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menekankan bahwa jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah masing-masing. Artinya, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya dan ini dinilai menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.

"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," jelasnya.

Dadan pun yakin bahwa Program MBG bakal berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.

"Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150," tegasnya.


Insentif Rp6 Juta per Hari

Selain anggaran sebesar Rp500 juta, SPPG juga menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Dadan membantah pemberian insentif kepada SPPG ini merupakan kebijakan pemborosan. Menurutnya, skema tersebut justru merupakan strategi yang efisien dan minim risiko untuk negara.

"Terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan tersebut. Pertama, Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra," katanya.

Ia menambahkan, seluruh risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga bencana alam. 

Sebagai contoh, ketika salah satu SPPG di Aceh terdampak banjir hingga mengalami kerusakan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN. Mitra wajib membangun kembali tanpa tambahan beban anggaran negara.

“Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir, maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi, kita memindahkan risiko total kepada mitra, oleh karena itu saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, pembangunan oleh mitra dipastikan berlangsung lebih efisien karena tidak mungkin melakukan mark up (menaikkan harga) untuk dirinya sendiri. Mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan layanan. Salah satu contoh adalah pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang dinilai sangat baik dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.

"Saya lihat kemarin SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persis itu bagus sekali, dibangun dengan dana Rp3 miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN, itu nilainya Rp6 miliar, jadi, kita sudah 50 persen lebih efisien," paparnya.

Selain itu, aspek yang dinilai paling strategis adalah keunggulan dalam kecepatan waktu. Melalui skema kemitraan, bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.

"Bangunan semewah Persis, Polri, atau tempat lain itu bisa dibangun dalam waktu dua bulan, selesai. Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? Dua bulan. Kemudian, berkirim surat ke pemerintah daerah untuk pinjam pakai, berapa bulan? Satu bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser," ucap Dadan.

"Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggeser posisi, satu bulan lagi. Selesai. Semua selesai, apa yang dilakukan? Tender. Tender berapa? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, 45 hari sudah selesai," imbuhnya.

Saat ini, BGN tercatat telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan telah beroperasi. Rata-rata pembangunan mencapai 50 SPPG per hari. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Untuk itu, BGN menegaskan bahwa kebijakan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan strategi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan cepat, efisien, serta meminimalkan risiko fiskal negara, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Sumber: cnnindonesia.com/Antara

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال