 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Barut Suhendra - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Montallat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, jumat (6/2/2026) di Aula Kecamatan Montallat.
Aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut merupakan hasil penjaringan anggota DPRD saat melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang kemudian dirumuskan dan disampaikan secara resmi melalui forum Musrenbang kecamatan.
"Forum ini menjadi wadah strategis dalam menampung dan menyampaikan usulan prioritas pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah daerah," ujar Anggota DPRD Kabupaten Barut Suhendra saat hadir dalam kegiatan.
Dalam Musrembang kali ini sejumlah usulan prioritas kepada pemerintah daerah diberikan, di antaranya penyelesaian jalan Montallat I menuju feri penyeberangan Montallat II, pembangunan turap di kawasan Pasar Lama, serta penanganan longsor di depan SDN 2 Tumpung Laung II.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Barut Naruk Saritani menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi para tokoh dan pelayan masyarakat, seperti damang, mantir adat, penghulu adat, marbot, ketua RT dan RW, serta guru sekolah minggu.
"Insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran mereka dalam membantu pemerintah dan menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," tambahnya.
Selanjutnya, Anggota DPRD Kabupaten Barut Rujana Anggraini menekankan persoalan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya belum tersedianya fasilitas kesehatan di Desa Pepas serta belum adanya pembangunan puskesmas pembantu (pustu) baru di Desa Malegoi, Kelurahan Montallat I.
Dirinya menyebutkan, kondisi wilayah yang kerap dilanda banjir menjadi perhatian utama sehingga pembangunan ke depan perlu menggunakan konsep bangunan panggung.
"Kami juga menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN Banjarbaru terkait aspirasi masyarakat Desa Sikan mengenai jaringan listrik. Namun dari pihak PLN disampaikan bahwa kendala utama adalah belum tersedianya akses jalan untuk mobilisasi peralatan," bebernya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan kantor PKK Paring Lahung.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat agar dapat dibahas dan diakomodir dalam penyusunan RKPD tahun anggaran 2027,” tuturnya.
Melalui Musrenbang RKPD Kecamatan Montallat ini, diharapkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sumber: Nett
