 |
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali - Foto detik.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi usulan Ketum Partai NasDem Surya Paloh terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) di angka 7%. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Ahmad Ali, berharap usulan NasDem itu bukan maksud untuk menjegal partai baru.
"PSI menghargai betul apa, semua masukan, semua pikiran-pikiran yang yang kemudian disampaikan oleh partai politik, terutama dari Partai NasDem. Yang mengusulkan ambang batas 7%. Semoga ini bukan satu pikiran, semangat, untuk menjegal partai-partai yang baru ya kan?" ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Ali menyebut semangat membangun bangsa jangan sampai terdegradasi oleh pikiran tersebut. Ali berharap usulan itu bukan justru menjadi bumerang bagi NasDem pada 2029.
"Jadi semangat sejatinya membangun bangsa ini tidak terdegradasi oleh pikiran dari Pak Surya Paloh tersebut. Jadi teriakan yang selama ini diteriakkan oleh Pak Surya Paloh tidak bertentangan dengan semangat ini. Tapi bagi saya, ini juga peringatan untuk Partai NasDem. Semoga bukan, Partai NasDem tidak sedang menggali kuburannya sendiri di 2029 nanti kan," ungkap dia.
Ali menyebut PSI tak khawatir atas usulan ambang batas parlemen berapa pun angkanya. PSI, disebut Ali, sudah mempersiapkan segala kemungkinan dan akan lebih adaptif.
"Bagi kami 4%, 3%, 7%, itu bukan hal. Karena kami mempersiapkan diri, kami sudah mempersiapkan partai ini untuk adaptif dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang," ucapnya.
Ali lantas berbicara soal amanat reformasi yang memberikan peluang sebesar-besarnya untuk partai politik. Ia menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presidential threshold (PT).
"Tiga partai politik di zaman Orde Baru dulu, kan. Terus kemudian reformasi, kemudian amanat reformasi itu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk partai politik, kan," kata Ali.
"Jadi kalau ditanya ideal buat kami, tentunya kami ingin melihat semangat dari Mahkamah Konstitusi me-nol-kan syarat presiden threshold. Ini kan kita bisa mengartikan bahwa MK itu tidak ingin membatasi partai politik untuk mencalonkan atau peserta jadi partai peserta pemilu. Kalau dia demikian, maka semua partai peserta politik tidak harus dibatasi oleh parliamentary threshold," imbuhnya.
Golkar Usulkan Parliamentary Threshold (PT) Sebesar 5%
Jika Partai Nasdem menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 7%, Partai Golkar justru mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5%.
"Kami mengusulkan PT yang moderat tapi dikombinasikan dengan factional threshold. Sehingga kemungkinan bagi partai untuk bisa masuk parlemen masih cukup tinggi, tapi dikumpulkan di fraksi yang cukup besar," kata Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengawali pendapatnya, Selasa (24/2/2026).
Sarmuji mengatakan jika ada kenaikan ambang batas parlemen, tak jauh berbeda dari aturan sebelumnya, 4%. Ia menilai parliamentary threshold tak perlu sampai 7% seperti diusulkan Ketum NasDem Surya Paloh.
"Kalau sedikit naik dan dikombinasikan dengan factional threshold sebenarnya cukup ideal. Nggak perlu sampai 7 persen juga," ungkapnya.
Sarmuji pun mengusulkan ambang batas parlemen di angka 5%. Ia menilai angka tersebut tak akan membuat partai politik menjadi kaget.
"Ya boleh sekitar itu (5%). Biar partai-partai nggak kaget," katanya.
Surya Paloh sebelumnya menyebut NasDem akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7%. Paloh menilai ambang batas 7% jauh lebih efektif.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).
Paloh kemudian menyinggung banyaknya partai politik. Paloh mempertanyakan untuk apa demokrasi kalau tidak membawa kemanfaatan.
"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama," ujarnya.
Sumber: detik.com