 |
GABAH: Petani memasukkan gabah ke dalam karung – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Ke depannya, pembayaran gabah yang dijual petani akan dilakukan secara digital. Perum Bulog bahkan telah menyiapkan pembayaran gabah secara digital ini pada tahun 2026 ini, sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyerapan hasil panen dan upaya pencegahan penyimpangan di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan digitalisasi pembayaran gabah kering panen (GKP) ditujukan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kecepatan transaksi antara Bulog dan petani.
“Pembayaran gabah ke depan kami rencanakan menggunakan sistem digital agar lebih aman, cepat, dan transparan,” kata Rizal dalam konferensi pers usai acara "Forwabul Fun Sport and Networking Session" di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan skema tersebut tengah dibahas bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga petani nantinya memiliki rekening untuk menerima pembayaran secara langsung tanpa transaksi tunai.
“Tujuannya juga untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dan mengurangi risiko keamanan, baik bagi petani maupun petugas Bulog di lapangan,” ujar dia.
Rizal mengatakan pembayaran tunai selama ini berisiko karena nilai transaksi penyerapan gabah relatif besar, terutama pada musim panen dengan volume tinggi.
Menurut dia, pada kondisi tertentu petugas Bulog harus membawa dana dalam jumlah besar ke lokasi penyerapan, sehingga rawan dari sisi keselamatan dan akuntabilitas.
Bulog, lanjut Rizal, akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum skema pembayaran digital diterapkan, termasuk kepada petani, penyuluh pertanian lapangan, serta aparat pendamping di daerah.
“Implementasi digital ini tentu bertahap dan kami pastikan petani memahami mekanismenya sebelum diterapkan secara penuh,” tuturnya.
Ia menambahkan penerapan sistem digital akan disesuaikan dengan kesiapan wilayah, terutama ketersediaan jaringan komunikasi di sentra-sentra produksi padi.
Bulog menilai digitalisasi pembayaran sejalan dengan target penyerapan beras 2026 yang meningkat, sehingga diperlukan sistem yang lebih efisien dan akuntabel.
Pada 2026, Bulog ditugaskan pemerintah untuk menyerap beras hingga 4 juta ton, naik dibandingkan target 2025 yang sebesar 3 juta ton.
Selain mendukung penyerapan, ia menyebut skema pembayaran digital diharapkan dapat memperkuat kepercayaan petani terhadap Bulog sebagai offtaker hasil panen nasional.
Rizal menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi layanan Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Ini bukan hanya soal sistem pembayaran, tetapi bagian dari pembenahan tata kelola agar penugasan pemerintah bisa dijalankan dengan lebih baik,” ucapnya.
Bulog memastikan kebijakan pembayaran digital akan tetap berpijak pada kepentingan petani serta selaras dengan arahan pemerintah dalam penguatan sektor pangan.
Sumber: Antara