 |
RAPAT: Jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kalsel – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan tren positif penurunan luas lahan kritis di wilayahnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kalsel, Jumat (9/1). Meski demikian, pengawasan hutan seluas 1,7 juta hektare di Kalsel masih terkendala minimnya jumlah personel Polisi Hutan (Polhut) yang saat ini hanya tersisa 73 orang.
“Pada tahun 2013 luas lahan kritis tercatat mencapai 640 hektare, kemudian menurun menjadi 511 hektare pada 2015, 478 hektare pada 2022, dan kembali berkurang menjadi 378 hektare pada 2024, Yang menjadi indikator penting keberhasilan program pemulihan lingkungan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, Jumat (9/1/2026)
Fathimatuzzahra juga menyoroti keterbatasan jumlah Polhut (Polisi Hutan) di Kalimantan Selatan. Saat ini, jumlah Polhut aktif hanya sebanyak 73 orang, sementara luas kawasan hutan yang harus dijaga mencapai sekitar 1,7 juta hektare.
“Kondisi ini dinilai belum ideal untuk menjamin pengawasan kawasan hutan secara maksimal, sehingga diperlukan penambahan personel Polhut agar perlindungan hutan dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Muhammad Yani Helmi melalui siaran pers Dishut Kalsel, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan Polhut (Polisi Hutan) di daerah.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan personel tersebut sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan Selatan.
“Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan perencanaan anggaran yang tepat,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel