 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Provinsi Kalsel Suripno Sumas - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Suripno Sumas, mengapresiasi kehadiran masyarakat dalam menerima informasi serta menyampaikan berbagai masukan terkait persoalan pembangunan di daerah.
"Jadi berbagai persoalan di tengah masyarakat bisa diselesaikan secara bersama melalui mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004," katanya usai melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah, sabtu (10/1/2026) di Banjarmasin.
Selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dirinya juga menyampaikan, permasalahan seperti jalan rusak, pembangunan rumah ibadah, hingga penanganan banjir dapat diusulkan melalui mekanisme tersebut agar diproses sesuai ketentuan yang sudah berlaku.
"Oleh karenanya, masalah penanganan banjir juga termasuk kategori bencana alam yang dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan mitigasi. Pemerintah terus melakukan upaya mitigasi, salah satunya dengan mengendalikan aliran air untuk mencegah banjir masuk kedaratan," ungkapnya.
Adapun pemerintah telah menyiapkan pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Bendungan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir parah seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Sugiarto Sumas menambahkan, proses pelepasan atau pembebasan lahan masih menjadi kendala utama pembangunan bendungan tersebut akibat tuntutan ganti rugi yang tinggi dari masyarakat.
Lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara maupun hutan lindung, sehingga secara hukum bukan merupakan tanah hak milik masyarakat. Namun persoalan sosial muncul karena kawasan itu telah lama ditempati.
"Maka dari itu, Pemerintah tidak bisa langsung memberikan ganti rugi karena berpotensi melanggar aturan dan memiliki konsekuensi hukum dan saat ini, pemerintah terus mencari solusi yang tepat dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial agar penanganan relokasi tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan diharapkan masyarakat tetap berhati-hati yang kena dampak banjir didaerah selalu jaga kesehatannya dan keamanannya dirumah," pungkasnya.
Penulis: Fathur