 |
| FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Tanbu melakukan pengecekan pembangunan Jembatan Kalimantan–Pulau Laut - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan Jembatan Kalimantan–Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru. Proyek strategis bernilai total sekitar Rp600 miliar ini diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas dan penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
Kegiatan monitoring berlangsung di lokasi proyek, Batulicin, Rabu (07/01/2026) lalu, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, Am.S.Ag., M.A. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Bumbu, anggota DPRD, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pelaksana proyek dari PT PP, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Dalam keterangannya, H. Hasanuddin menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap proyek berskala besar tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan optimal oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar, sementara dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai kurang lebih Rp500 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jembatan ini diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menyebutkan bahwa monitoring ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan DPRD sejak proyek dimulai.
“Peninjauan sebelumnya telah kami lakukan pada Januari 2025. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan kemitraan yang baik dengan pelaksana pembangunan,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu, H.M. Ramdhan, menyampaikan bahwa berdasarkan target kementerian terkait, pembangunan jembatan Kalimantan–Pulau Laut direncanakan selesai pada tahun 2028.
Project Manager PT PP, Yusuf Luqman, memaparkan perkembangan pekerjaan di lapangan, termasuk tahapan konstruksi dan tantangan teknis yang dihadapi selama proses pembangunan.
“Tantangan utama berada pada kondisi batuan keras di dasar laut pada area pondasi jembatan. Kondisi tersebut membutuhkan metode khusus dan waktu pengerjaan yang lebih panjang, namun kami tetap berupaya agar proyek berjalan sesuai jadwal,” ungkapnya.
Jembatan dengan panjang sekitar tiga kilometer ini diharapkan dapat menjadi akses vital penghubung antarpulau serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kegiatan monitoring ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik konstruksi guna melihat progres pekerjaan secara lebih detail di lapangan.
Penulis: Jack