ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi, Perluas Kerja Sama Dengan Kampus untuk Bantu Percepatan Sertipikasi Tanah

 

UJUNG TOMBAK: Nusron Wahid perkuat peran mahasiswa dalam reforma agraria, sertipikasi tanah dipacu lewat KKN Perguruan Tinggi  -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, terutama untuk mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.

“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Nusron Wahid saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Menurut Nusron, keterlibatan mahasiswa terbukti efektif dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Pengalaman di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan, menunjukkan bahwa program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan. 

“Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Ia menekankan pentingnya persiapan program KKN tahun 2026 secara matang, termasuk dari aspek penganggaran.

“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa kementeriannya juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III. Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.

Pelibatan mahasiswa tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik, melalui fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai pedoman yang berlaku. Strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah.

Rapim Kementerian ATR/BPN tersebut juga menjadi forum pemaparan capaian kinerja tahun sebelumnya serta penetapan target yang akan dicapai pada tahun 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara daring.

Sumber: Rilis ATR/BPN