APRESIASI: Komisi II DPR RI memuji langkah konkret Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat penyelesaian berbagai konflik pertanahan di Indonesia - Foto Dok Istimewa
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aria Bima, mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat penyelesaian berbagai konflik pertanahan di Indonesia.
Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pembentukan dashboard pengaduan pertanahan berbasis digital, yang terintegrasi langsung dengan Komisi II DPR RI.
“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dashboard pengaduan pertanahan. Sebuah sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan persoalan pertanahan. Ini bagian dari komitmen kami merespons tuntutan masyarakat,” ujar Aria Bima dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI Tahun 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Sepanjang 2025, Komisi II DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan pertanahan, mulai dari sertifikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi baik swasta maupun BUMN, hingga sengketa administrasi dan dugaan mafia tanah. Tingginya jumlah pengaduan tersebut mendorong pengembangan dashboard sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat tanpa perlu masuk langsung ke ruang sidang komisi.
“Melalui dashboard itu, kita melakukan transformasi prosedural dan transformasi substansial. Wujudnya adalah bagaimana lebih dari 200 pengaduan pertanahan akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN,” tegas Aria Bima.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Aria Bima menegaskan bahwa kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN melalui digitalisasi pengaduan merupakan bukti komitmen untuk memperbaiki tata kelola pertanahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan negara.
“Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita tinjau satu per satu, kasus per kasus, yang semuanya dapat kita akses secara real time,” tambahnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Dermawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia; serta jajaran terkait lainnya.
Sumbe: Rilis ATR/BPN HSU