 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Barut H. Tajeri - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barut menyampaikan kritik keras terkait pelayanan kesehatan di Barut saat pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026, Senin (1/12/2025) dalam Rapat Paripurna DPRD.
Menurut H Tajeri, masih ada Puskesmas tanpa dokter, tenaga kesehatan terbatas, dan fasilitas pelayanan yang belum memadai.
“Ada ruang kerja tanpa AC, dan Pustu yang sering tidak buka dengan berbagai alasan. Ini bukan pelayanan yang layak,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta agar pemda melakukan penertiban agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyatakat.
Dalam kesempatan itu juga, ia merekomendasikan pemerintah daerah memberikan beasiswa dokter umum agar melanjutkan pendidikan spesialis dengan perjarjanjian kerja yang tegas demi meningkatkan kualitas kesehatan di daerah.
Selain itu, ia mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum difungsikan.
“RPH harus segera dioperasikan. Selain membantu pelaku usaha, fasilitas ini juga berpotensi menambah PAD,” tegasnya.
Fraksi KIR menegaskan APBD 2026 harus dijalankan dengan serius dan penuh tanggungjawab agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Sumber: Nett