 |
| FOTO BERSAMA: Kegiatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta anak yang berhadapan dengan hukum yang digelar DPPKBAPA3PM Palangka Raya, jumat (14/11/2025) di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya - Foto Dok mediacenter.palangkaraya.go.id |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPA3PM) menggelar pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta anak yang berhadapan dengan hukum, jumat (14/11/2025) di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus memastikan terselenggaranya mekanisme perlindungan yang terpadu, cepat, dan tepat sasaran.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan, serta memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya,” ucap Arbert.
Dirinya mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak,TTPO, serta persoalan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tantangan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial serta kualitas pembangunan manusia. Karena itu, ia menilai penting adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, serta masyarakat.
“Melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas lembaga layanan dan memperluas cakupan program perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai lini pelayanan masyarakat,” sambungnya.
Dia juga menegaskan bahwa Pemko Palangka Raya melalui DPPKBPA3PM berkomitmen memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi layanan terpadu berbasis masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Polresta Palangka Raya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palangka Raya, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya serta undangan lainnya.
Sumber: mediacenter.palangkaraya.go.id