 |
| WAWANCARA: Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Kaltim Jasniansyah - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap peningkatan mutu dan akses pendidikan tetap menjadi prioritas utama di tengah ancaman penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan terjadi pada tahun anggaran 2026.
Alih-alih membatalkan rencana, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Muhammad Jasniansyah, menegaskan bahwa Disdikbud tetap mempertahankan target pembangunan setidaknya lima unit sekolah baru di titik-titik krusial pada tahun mendatang.
Keputusan ini sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang memprioritaskan penguatan infrastruktur SDM.
Dirinya menjelaskan bahwa penentuan target pembangunan lima sekolah baru ini didasarkan pada analisis mendalam mengenai disparitas signifikan antara jumlah lulusan SMP/MTs sederajat dengan ketersediaan kursi di jenjang pendidikan menengah.
“Kesenjangan ini paling terasa di kota-kota besar dan wilayah dengan pertumbuhan populasi tinggi,” katanya.
Lokasi yang menjadi prioritas pembangunan Disdikbud Kaltim mencakup: SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan (untuk merespons kebutuhan mendesak di kota penyangga IKN), SMA 2 Sangatta Selatan (Kutai Timur), SMA 16 dan 17 Berau, serta SMA 4 Tenggarong (Kutai Kartanegara).
Meskipun rencana pembangunan telah final, realitas fiskal yang diprediksi akan tertekan pada 2026 menuntut Pemprov untuk bersikap sangat realistis.
Dirinya juga mengakui bahwa rencana pemangkasan dana transfer pusat menjadi tantangan besar.
"Tentu kita harus juga realistis karena kondisi fiskal kita tidak memungkinkan untuk membangun sekaligus,” ujarnya.
Namun ia menekankan bahwa Disdikbud akan terus berdiskusi intensif dengan pihak terkait untuk menemukan solusi inovatif dan strategis, seperti pemanfaatan skema pembiayaan alternatif atau pelaksanaan bertahap.
“Tujuannya adalah memastikan bahwa inisiasi pembangunan sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan,” tuturnya.
Mengenai kebutuhan anggaran, dirinya menjelaskan bahwa biaya pembangunan sekolah tidak dapat dihitung secara parsial karena tingginya variasi kondisi geografis Kaltim. Variabel seperti kontur tanah, aksesibilitas lokasi, dan kebutuhan pematangan lahan (jika lokasinya berbukit-bukit) sangat memengaruhi total biaya.
“Kita tahu sendiri kan Kaltim, satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lainnya kan berbeda. Tentu harus ada perencanaaan yang mendalam dan mendetail terkait dengan berapa sih alokasi anggaran yang kita butuhkan,” paparnya.
Berdasarkan studi dari proyek tahun-tahun sebelumnya, dirinya mengestimasi bahwa satu proyek pembangunan sekolah memerlukan alokasi dana sekitar Rp25 miliar, dengan asumsi lokasi lahan telah siap bangun dan relatif datar.
Rencana pembangunan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Rudy Mas’ud dalam menciptakan SDM Kaltim yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
Dengan menambah kapasitas sekolah, Disdikbud berupaya secara sistematis mengatasi disparitas pendidikan dan mendukung program Pendidikan Gratis (GratisPol).
“Pembangunan sekolah baru tidak hanya menambah kuota, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini merupakan langkah konkret Pemprov untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah secara signifikan.
Disdikbud Kaltim berkomitmen untuk bekerja secara cerdas dan efisien untuk memastikan target pembangunan lima sekolah baru ini dapat terealisasi, meskipun harus menghadapi kendala fiskal.
“Melalui perencanaan yang mendetail dan sinergi dengan instansi terkait, Pemprov Kaltim tetap bertekad untuk memastikan setiap inisiasi masyarakat untuk bersekolah dapat difasilitasi,” pungkasnya.
Pembangunan sekolah-sekolah baru ini adalah investasi strategis Kaltim dalam mempersiapkan SDM yang handal, yang akan menjadi pondasi utama pembangunan daerah dan mendukung peran vital Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sumber: Nett