 |
| RAMAI: Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Muhamad Muslim, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melakukan foto bersama peserta kegiatan penerapan sistem on boarding bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Katalog Elektronik Versi 6 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penerapan sistem pengadaan berbasis digital sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan On Boarding Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Katalog Elektronik Versi 6 yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (8/10/2025).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Muhamad Muslim, menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di daerah.
“Transformasi ini adalah amanat nasional untuk menciptakan proses pengadaan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam hal pengadaan tenaga perorangan atau PJLP,” ujarnya.
Ia menjelaskan, katalog elektronik kini menjadi instrumen utama dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui sistem ini, setiap kebutuhan tenaga pendukung non-ASN bisa dilakukan secara transparan dan terverifikasi.
Muhidin juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi agar penerapan kebijakan berjalan efektif. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan mekanisme PJLP sesuai regulasi, baik dari sisi kebutuhan formasi, pembiayaan, maupun pelaporan keuangan.
“Kalau seluruh SKPD bergerak bersama, tata kelola pengadaan kita akan semakin baik dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, serta praktik langsung penggunaan sistem Katalog Elektronik Versi 6. Para peserta juga diajak memahami tahapan pendaftaran hingga publikasi penyedia jasa perorangan secara daring.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap seluruh proses pengadaan tenaga PJLP di lingkungan pemerintah daerah dapat terintegrasi dan mudah dipantau secara digital, sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan modern di era keterbukaan informasi.
Sumber: MC Kalsel