 |
RAKOR KARHUTLA: Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri saat menghadiri Rakor Karhutla di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALTENG - Sebanyak 30 desa di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini diungkapkan Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Palangka Raya, Kamis (16/10/2025).
Dalam paparannya, Eddy Raya menyebutkan bahwa 30 desa rawan karhutla tersebar di enam kecamatan, yakni:
- Dusun Hilir: 5 desa
- Dusun Utara: 5 desa
- Karau Kuala: 3 desa
- Dusun Selatan: 9 desa
- Gunung Bintang Awai: 5 desa
- Jenamas: 3 desa
“Pemkab Barsel berterima kasih kepada Gubernur Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi yang telah mengaktifkan Pos Lapangan (Poslap) Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujarnya.
Poslap MPA antara lain terdapat di Desa Dangka, Pararapak, Kelurahan Pendang, Bangkuang, Mengkatip dan Rantau Kujang yang sangat membantu mengurangi dampak karhutla.
Eddy menjelaskan, karhutla di Barsel sebagian besar disebabkan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih menggunakan cara membakar.
“Adopsi teknologi pengairan dan inovasi pertanian di masyarakat juga masih rendah,” katanya.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, tambahnya, pada 2025 telah terjadi 23 kejadian karhutla dengan luas 42,55 hektare.
“Jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit Brin Fire Hotspot mencapai 79 titik di enam kecamatan,” tambahnya.
Rinciannya, di Dusun Utara ada 9 hotspot dengan satu kejadian karhutla seluas 3,5 hektare, di Dusun Selatan 6 hotspot dengan 12 kejadian seluas 17,75 hektare.
Di Gunung Bintang Awai 33 hotspot dengan tiga kejadian seluas 11 hektare, di Dusun Hilir 23 hotspot dengan dua kejadian seluas 3,5 hektare.
Sementara di Jenamas terdeteksi 8 hotspot dengan lima kejadian seluas 6,2 hektare.
Diharapkan, penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, provinsi dan MPA.
Penulis: Digdo