 |
| DP3AP2KB menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak tahun 2025. Foto-Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2025 di Banjarbaru, Rabu (24/09/2025).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Abdillah, mewakili Bupati Tanah Laut H. Rahmat Triyanto.
Pelatihan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Tanah Laut ini menghadirkan 30 peserta dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, hingga forum pemenuhan hak anak. Hadir sebagai narasumber yaitu Muhammad Sholeh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta Andrian Anwari selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Provinsi Kalsel.
Kepala DP3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlandaskan pada Konvensi Hak Anak PBB yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, serta diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya, meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan agar prinsip-prinsip KHA seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup serta tumbuh kembang, hingga penghargaan terhadap suara anak dapat terimplementasi dengan baik.
Dalam sambutannya yang dibacakan Abdillah, Bupati Rahmat Triyanto menegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus aset masa depan bangsa.
“Pemenuhan hak anak tidak bisa ditawar. Ini adalah tanggung jawab bersama—keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Pelatihan ini diharapkan melahirkan agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan ramah, aman, dan nyaman bagi anak-anak,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menanamkan pendidikan agama dan adab sejak dini.
“Sayangilah anak-anakmu, didiklah mereka dengan agama. Adab adalah pondasi utama agar generasi kita tumbuh dengan akhlak mulia,” pesannya.
Sejauh ini, capaian Kabupaten Tanah Laut dalam pemenuhan hak anak menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, kepemilikan akta kelahiran anak telah mencapai 99,25 persen, Forum Anak Daerah semakin aktif, angka stunting menurun, jumlah sekolah ramah anak bertambah, serta pendidikan inklusif semakin meluas.
Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Tanah Laut.
Penulis: Syaiful