 |
| KOMPAK: Sejumlah Organisasi Kepemudaan melakukan penolakan atas hasil Musda ke-13 KNPI Kalsel – Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Puluhan organisasi kepemudaan (OKP) di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Cipayung Plus, DPD KNPI kabupaten/kota, badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), serta organisasi otonom Muhammadiyah secara tegas menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-13 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel.
Penolakan tersebut dituangkan dalam surat tuntutan bersama yang ditandatangani perwakilan sejumlah OKP. Mereka menilai Musda yang digelar pada Jumat (12/9/2025) di Ballroom Restaurant Lima Rasa, Banjarmasin, cacat prosedur dan tidak memenuhi syarat pelaksanaan.
Menurut pernyataan organisasi kepemudaan, presidium sidang tidak mencapai kuorum sehingga Musda seharusnya dijadwalkan ulang. Mereka juga mengungkap adanya peserta fiktif serta administrasi yang dianggap tidak sah.
Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Abdi Aswadi, mendesak Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, agar segera membatalkan hasil Musda tersebut.
“Kami meminta Musda diulang dengan kepanitiaan yang lebih transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses kemarin penuh kejanggalan, mulai dari undangan, kepanitiaan yang tidak jelas, hingga sidang yang tiba-tiba selesai,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel, Feri Setiadi. Ia menegaskan ada tiga pelanggaran utama dalam pelaksanaan Musda.
 |
| SEPAKAT: Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menunjukkan surat pernyataan penolakan hasil Mudan ke-13 KNPI Kalsel yang ditandatangani sejumlah OKP - Foto Dok Istimewa |
“Pertama, presidium sidang hanya dihadiri satu dari tujuh anggota. Kedua, kuorum tidak tercapai. Ketiga, proses pemilihan ketua hanya berlangsung sekitar 15 menit untuk masa kepemimpinan tiga tahun,” tegas Feri.
Ia menilai kejanggalan tersebut mencederai nilai demokrasi pemuda di Kalimantan Selatan.
Surat penolakan yang dibubuhi cap dan tanda tangan organisasi seperti HMI, IMM, IPM, PMII, KAMMI, serta badan otonom NU menegaskan komitmen pemuda Kalsel untuk terus mengawal proses demokrasi kepemudaan agar berjalan adil, terbuka, dan berintegritas.
Penulis: Realita Nugraha