 |
BUKA RAPAT : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin membuka Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten/Kota se-Kalsel yang – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan melalui Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten/Kota se-Kalsel yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.
“Pemuda bukan hanya harapan masa depan, tapi juga penggerak hari ini. Mereka adalah agen perubahan, pelopor inovasi, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Menurutnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok usia muda mencakup hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Miftahul menyebut hal ini sebagai “bonus demografi” yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi dividen pembangunan.
Namun, ia juga mengingatkan akan tantangan nyata, seperti tingginya angka pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Hal ini, menurutnya, memerlukan respon kebijakan yang terukur dan kolaboratif.
“Kita harus hadir dengan solusi nyata: pelatihan vokasi yang kontekstual, akses permodalan, inkubasi usaha, serta ekosistem digital yang ramah bagi pemuda,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Miftahul Chair mengusulkan enam fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyusun kebijakan dan program kepemudaan, antara lain satu Pengembangan Kompetensi dan Link dengan Industri, Sinkronisasi pelatihan vokasi dan magang dengan kebutuhan sektor lokal seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau.
Kedua Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda, Akses pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, bimbingan digital, serta pembinaan khusus bagi wirausaha muda perempuan dan kelompok marjinal.
Ketiga Inklusi Digital dan Literasi 4.0, Peningkatan keterampilan teknologi, mulai dari coding dasar hingga manajemen media sosial. Keempat Kebijakan Penyerapan Tenaga Kerja dan Mobilitas Regional, Program kerja terukur, pengembangan unit usaha komunitas, dan sistem rujukan kerja yang kuat.
Kelima Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, Pelibatan aktif pemuda dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik, serta pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan. Keenam Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran, Penguatan kapasitas pengumpulan dan analisis data di tingkat daerah agar program kepemudaan lebih responsif dan efisien.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan penguatan pemuda di Kalsel tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
“Komitmen Pemprov Kalsel sangat jelas. Tapi keberhasilannya bergantung pada sinergi lintas sektor. Kita perlu duduk bersama, merumuskan program prioritas, indikator kinerja, serta skema pendanaan yang operasional,” ujarnya.
Melalui rapat ini, diharapkan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dapat menyusun kebijakan kepemudaan yang responsif dan terukur, sejalan dengan arah pembangunan provinsi yang berkelanjutan dan inklusif.
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin pemuda Banua akan menjadi kekuatan utama dalam membawa daerah kita lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” tutup Miftahul.
Sumber: MC Kalsel