Peduli Aspirasi Pendemo, Legislator Asal Kalsel Bang Rifqi Pastikan Seluruh Agenda Komisi II DPR RI Keluar Negeri Dibatalkan

Foto: Shafira Cendra Arini (Detik)

BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi II DPR RI resmi membatalkan seluruh agenda perjalanan luar negeri menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat di tengah gelombang aksi massa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pembatalan tersebut berlaku untuk semua agenda yang sebelumnya sudah dijadwalkan.

 “Sebagaimana arahan Presiden dan Pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR,” kata Rifqi saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Rifqi menambahkan, dana yang semula dialokasikan untuk perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikembalikan ke kas negara melalui Sekretariat Komisi II DPR. Ia berharap anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh langsung kepentingan rakyat.

 “Dana itu harus kembali ke kas negara dan kami ingin penggunaannya diarahkan untuk program pro-rakyat,” tegasnya.

Selain soal anggaran, Rifqi juga menekankan komitmen Komisi II dalam menjalankan tiga fungsi konstitusional, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia memastikan seluruh sidang maupun rapat akan terus disiarkan secara terbuka agar masyarakat bisa mengawasi langsung kinerja DPR.

 “Seluruh rapat Komisi II akan terus disiarkan live, sehingga publik bisa ikut mengawasi jalannya pembahasan bersama mitra kerja,” ujarnya.

RDP kali ini sejatinya digelar untuk membahas siklus anggaran dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga 2026. Namun, Rifqi membuka rapat dengan menyinggung isu terkini yang berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran dan respons atas situasi kebangsaan.

Ia juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menghemat anggaran seremonial serta mengganti rapat koordinasi dengan pertemuan daring.

 “Kami berharap Kemendagri mengecek 545 daerah. Pergeseran anggaran dari kegiatan seremonial harus nyata dialihkan ke program pro-rakyat di sisa tahun anggaran 2025,” tutur Rifqi.

Selain itu, Rifqi menyambut baik larangan bagi kepala daerah melakukan perjalanan dinas luar negeri, sebagai bentuk efisiensi dan upaya menekan pemborosan anggaran.

Sumber: Detik