 |
PERTEMUAN: Jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, yang dipimpin Kadis Syamsir Rahman menggelar pertemuan dengan rombongan Komisi IV DPR RI terkait sektor pertanian lahan rawa – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi pertanian di Kalimantan Selatan, baik dari Kementerian Pertanian maupun dari lembaga riset seperti BRIN.
Komitmen ini disampaikan ketua rombongan Komisi IV DPR RI Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian (BRMP) Lahan Rawa di Banjarbaru, Senin (29/9/2025).
“Walaupun Kalsel belum punya wakil di Komisi IV, tapi kami semua adalah wakil rakyat Indonesia. Kami akan perjuangkan potensi dan kebutuhan Kalsel di pusat,” ungkapnya.
Mayjen (Purn) Sturman Panjaitan menyampaikan kekagumannya terhadap kinerja pertanian di Kalsel, terutama sektor pertanian lahan rawa yang dinilainya sangat potensial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana inovasi pertanian rawa dikembangkan. Ini penting karena di sinilah pusat penelitian dan benih unggul yang akan disebar ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sturman juga menilai kepemimpinan dan semangat Dinas Pertanian Kalsel sangat inspiratif.
“Kalau semua kepala dinas seperti Pak Syamsir, saya yakin Indonesia akan benar-benar berdaulat pangan,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin yang datang menyambut rombongan Komisi IV DPR RI dalam paparannya menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan merupakan provinsi paling serius dalam produksi padi dan cetak sawah di regional Kalimantan. Bahkan, Kalsel secara konsisten menyuplai beras ke Kalimantan Tengah dan Timur.
“Tahun 2024 produksi padi kita tembus 1,029 juta ton. Hingga Agustus 2025, capaian sementara sudah 641 ribu ton. Kami optimistis angka ini akan menembus 1,2 juta ton tahun ini,” tegas Syamsir pada acara yang turut dihadiri jajaran Balai Perakitan dan pengujian serta sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian.
Syamsir juga mengungkapkan bahwa Kalsel mendapatkan alokasi 30.000 hektare program cetak sawah dari pemerintah pusat. Hingga kini, lebih dari 14.000 hektare telah memasuki tahap konstruksi dan sisanya dalam proses kontrak.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian Komisi IV adalah pengembangan padi apung, sebagai solusi pertanian saat banjir. Menurut Syamsir, padi apung mampu menghasilkan hingga 10 ton per hektare dan sangat cocok untuk daerah rawan genangan air.
“Satu-satunya harapan saat banjir adalah padi apung. Kami mohon Komisi IV bisa mengalokasikan dukungan anggaran untuk inovasi ini,” ujarnya.
Menariknya, dalam pelaksanaan proyek cetak sawah, Pemprov Kalsel menerapkan kebijakan tanpa uang muka. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik manipulatif dan menjamin proyek berjalan sesuai progres.
“Di Kalsel tidak ada uang muka. Kalau tidak ada alat, tidak ada pekerjaan. Ini langkah kami untuk menjaga kualitas dan menghindari mafia proyek,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel