 |
| Jubir Banggar DPRD Gumas Carles Frenki menyampaikan laporan saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Kamis (4/9/2025). Foto-dok. Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas untuk lebih memprioritaskan program-program wajib dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas, Carles Frenki, dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2025 yang digelar pada Kamis (4/9/2025). Dalam rapat tersebut, dibacakan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Prioritas perubahan anggaran diarahkan pada penyelesaian program wajib seperti gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan infrastruktur dasar, serta penyediaan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” ujar Carles Frenki.
Politisi dari Partai Golkar tersebut menjelaskan, postur perubahan APBD 2025 terdiri dari tiga elemen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,336 triliun, turun sebesar Rp5,356 miliar dari APBD murni 2025 yang sebelumnya sebesar Rp1,341 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dalam perubahan APBD 2025 dianggarkan sebesar Rp1,385 triliun, berkurang Rp25,234 miliar dibandingkan APBD murni 2025 yang tercatat sebesar Rp1,410 triliun.
Dari sisi pembiayaan daerah, nilai dalam perubahan APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp49,224 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp19,878 miliar dari anggaran murni yang sebelumnya sebesar Rp69,102 miliar.
Carles menegaskan, pengelolaan perubahan APBD ini tetap mengacu pada petunjuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Banggar DPRD Gunung Mas juga memberikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya langkah konkret dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain itu, Pemkab diharapkan menyiapkan skema jangka pendek untuk mengantisipasi potensi keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.
DPRD Gunung Mas berharap, anggaran perubahan yang telah disepakati bersama dapat direalisasikan secara tepat dan sesuai target capaian indikator kinerja. Dengan begitu, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: Congki Peradi