 |
| BATAS TANAH: GEMAPATAS 2025 resmi dimulai, Menteri ATR ajak warga lindungi tanahnya -Foto dok ATR/BPN HSU |
BORNEOTREND.COM, JATENG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga batas tanah guna mencegah konflik pertanahan. Penegasan itu disampaikan saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025, yang digelar secara serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi di Indonesia, Kamis (7/8/2025). Pusat pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Semua yang sudah punya sertipikat, wajib pasang patok. Ini agar tanah tidak dicaplok orang lain, dan untuk memperjelas batasnya,” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta kegiatan.
GEMAPATAS bertujuan mendorong masyarakat pemilik tanah untuk secara sukarela memasang tanda batas fisik di lahan milik mereka. Menteri Nusron menjelaskan bahwa pemasangan patok harus dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik lahan yang berbatasan langsung, agar tidak memicu perselisihan.
“Patoknya bisa dari kayu, beton, atau besi. Yang penting, batas tanah jelas dan dapat dikenali secara fisik,” tegasnya.
Menteri Nusron menyebut ada dua jenis konflik pertanahan yang umum terjadi, yaitu konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik yuridis umumnya berkaitan dengan sengketa administratif dan dokumen, seperti letter C ganda, sedangkan konflik fisik timbul akibat tidak adanya batas tanah yang jelas, yang selama ini hanya mengandalkan tanda alamiah seperti pohon atau gundukan tanah.
“Dengan GEMAPATAS, kita ingin mengurangi konflik fisik akibat batas tanah yang tidak jelas, yang selama ini kerap menjadi pemicu sengketa,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang turut hadir dalam pencanangan GEMAPATAS di Purworejo, menyatakan komitmennya untuk menyukseskan gerakan ini di wilayahnya. Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok hingga ke tingkat desa.
“Ini penting untuk mencegah tumpang tindih lahan dan memberikan kepastian hukum bagi warga, terutama di desa-desa,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menargetkan, seluruh wilayah di Jawa Tengah dapat merampungkan pemasangan patok dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari kepastian batas tanah tersebut.
GEMAPATAS 2025 dilaksanakan secara nasional, tidak hanya di Pulau Jawa. Total 23 kabupaten/kota ikut ambil bagian dalam kegiatan pemasangan patok secara serentak. Di Jawa Tengah, daerah yang berpartisipasi meliputi Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo. Di Jawa Timur: Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan. Sementara di Jawa Barat: Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Kegiatan ini juga menjangkau luar Pulau Jawa, seperti Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Riau, Banyuasin dan Pagar Alam di Sumatra Selatan, Ketapang di Kalimantan Barat, Tabalong di Kalimantan Selatan, serta Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi dan unsur Forkopimda Jawa Tengah serta D.I. Yogyakarta.
Sumber: ATR/BPN HSU
Tags
ATR/BPN HSU