 |
| Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja. Foto-dprdkalselprov.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja guna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II, Rabu (06/08/2025) mengundang perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, menyoroti tajam pemangkasan anggaran pada sektor-sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II. Menurutnya, pemangkasan tersebut sangat tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.
“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” tegas Paman Yani.
Ia menilai pengurangan anggaran tersebut mengancam kelangsungan program strategis daerah, seperti cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. Padahal menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBN untuk mendukung sektor pertanian, termasuk bantuan alsintan dan keuangan lainnya.
“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” imbuhnya.
Paman Yani menegaskan, Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, di mana terdapat empat anggota Komisi II yang juga duduk sebagai anggota Banggar.
“Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang komitmen kita dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Sumber: dprdkalselprov.id