 |
| WAWANCARA: Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait peredaran 212 merek beras kemasan yang diduga dioplos dan tidak memenuhi standar mutu.
Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, memastikan bahwa kaltim telah melakukan berbagai upaya pengendalian untuk mencegah beras oplosan beredar di wilayah Kaltim.
“Pemprov sudah mengetahui adanya indikasi peredaran beras oplosan, bahkan beberapa pemain sudah berhasil kami identifikasi. Kami telah sampaikan data tersebut ke aparat penegak hukum agar segera dilakukan tindakan tegas,” kata Seno Aji, senin (21/7/2025) saat ditemui di Acara Launching Koperasi Merah Putih Di Lempake Samarinda.
Menurutnya, peredaran beras oplosan di Kaltim mayoritas berasal dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Surabaya.
Untuk itu, pihaknya telah memperketat pengawasan di pintu-pintu distribusi utama, termasuk pelabuhan ferry dan jalur logistik antarprovinsi.
“Rata-rata beras oplosan itu berasal dari luar Kaltim. Kami sudah melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pihak Bulog, untuk membatasi pasokan dari luar dan mengutamakan beras hasil produksi petani lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim tengah bersiap menghadapi musim panen raya yang diprediksi terjadi akhir Juli ini.
Dirinya pun menargetkan panen kali ini bisa menghasilkan hingga 60.000 ton beras dari beberapa kabupaten sentra pertanian.
“Panen kali ini kita targetkan sekitar 50.000 sampai 60.000 ton. Walaupun belum mencukupi kebutuhan total Kaltim yang mencapai 450.000 ton per tahun, setidaknya kita sudah berada di kisaran 260.000 sampai 300.000 ton. Ini progres positif menuju swasembada,” jelasnya.
Ia menyebutkan, target swasembada beras di Kaltim diharapkan dapat tercapai lebih cepat dari rencana satu tahun yang sebelumnya dicanangkan oleh Menteri Pertanian RI.
Terkait kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kota Samarinda, dirinya menegaskan bahwa kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Presiden telah menetapkan harga gabah petani minimal Rp6.500 per kilogram. Ini demi memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak. Dampaknya memang ada kenaikan harga beras, namun masih di bawah harga eceran tertinggi dan tetap bisa diterima pasar,” ujarnya.
Diklaimnya, Dinas Perdagangan Provinsi Kaltim juga telah memastikan bahwa ketersediaan stok beras di pasar-pasar utama, termasuk di Samarinda, tetap aman. Pemerintah daerah juga mendorong agar rantai distribusi dipangkas dan pembelian dilakukan langsung dari petani.
“Kami sudah arahkan dinas pertanian di seluruh kabupaten/kota untuk mengawasi dan memastikan harga gabah di lapangan tidak di bawah ketentuan. Ini adalah upaya kita bersama untuk menyejahterakan petani dan menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Dirinya juga mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam membeli beras dan turut mengawasi distribusi di wilayah masing-masing.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan beras oplosan memerlukan sinergi antara petani, pemerintah, aparat hukum, dan pelaku usaha.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, praktik beras oplosan bisa kita basmi dari Kaltim. Ini butuh kerja sama semua pihak. Kita ingin pastikan masyarakat mengonsumsi beras yang berkualitas dan layak,” pungkasnya.
Sumber: Nett