 |
| WAWANCARA: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6 hingga 7 persen dalam satu tahun ke depan.
Langkah ini menyusul sorotan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menyebut kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kaltim masih tertinggal dibanding provinsi lain.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, mengakui hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, mengingat Kaltim memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah.
Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri bahwa UMKM merupakan penyumbang sekitar 60 persen dari pendapatan domestik bruto nasional, yang berarti uang yang beredar di masyarakat sangat besar berasal dari sektor ini.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim telah meluncurkan berbagai produk kerajinan khas daerah dalam perayaan HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Beberapa di antaranya adalah Ulam Doyo, Batik Kaltim, dan Batik Berau.
“Mudah-mudahan ketiga produk ini bisa menjadi unggulan Kalimantan Timur di tingkat nasional hingga internasional,” harapnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendukung inovasi dari kalangan pelajar, seperti SMK yang memproduksi kerajinan dari plastik daur ulang.
“Ini juga kita dorong agar bisa menembus pasar ekspor internasional,” tambahnya.
Di sisi lain, literasi digital turut menjadi perhatian, meski masih menghadapi kendala infrastruktur. Saat ini, cakupan jaringan internet di Kaltim baru mencapai sekitar 90 persen.
“Kita harus akui masih ada 10 persen wilayah yang belum terjangkau jaringan. Gubernur sudah mencanangkan target digitalisasi Kaltim mencapai 100 persen pada 2026–2027. Ini menjadi tantangan yang harus kita kejar,” ungkapnya.
Dari sisi pendanaan, Pemprov Kaltim juga memberikan dukungan anggaran bagi pengembangan UMKM, khususnya di Kota Balikpapan. Melalui Dinas Perindustrian, dialokasikan dana sebesar Rp10 miliar pada anggaran murni 2025. Sementara dalam anggaran perubahan, diusulkan tambahan dana sebesar Rp20–25 miliar, termasuk dari Dinas Sosial.
Pemerintah provinsi Kaltim ingin memastikan UMKM seluruh Kaltim bisa berkembang dan bersaing di tingkat nasional, bahkan global.
Sumber: Nett