 |
| SIMBOLIS: Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2024 yang dihadiri oleh Wagub Kaltim Seno Aji, Jum’at (23/5/2025) - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Dr Ahmad Adib Susilo kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam acara yang juga dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta Anggota DPRD Kaltim.
“Pencapaian ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi bagaimana aparatur mampu bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara. Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama,” kata Wagub Seno Aji Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2024, Jum’at (23/5/2025).
Raihan WTP ini menjadi tahun ke-12 bagi Pemprov Kaltim secara berturut-turut. Capaian prestasi ini menurut dia sangat membanggakan. Prestasi yang diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan. Opini WTP ini diharapkan menjadi landasan bagi kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah memberikan perhatian dan kerja sama harmonis selama ini. Kami ingin kerja sama yang baik ini bisa terus dilanjutkan,” pujinya.
Bukan hanya kepada BPK RI, apresiasi juga diberikan Wagub Seno Aji kepada jajaran OPD yang telah berkinerja baik dan DPRD Kaltim yang terus memberikan pengawasan.
“Dengan WTP ini membuktikan kinerja OPD-OPD kita sangat baik. Bisa memberikan laporan keuangan secara transparan terbuka kepada pemeriksa sehingga pemeriksa memutuskan memberikan WTP,” sambungnya.
“WTP ke-12 ini membuktikan Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan secara terang benderang kepada masyarakat,” tambahnya lagi.
Dirinya juga merespons 27 temuan dan 63 rekomendasi BPK dari hasil laporan keuangan ini.
“Evaluasi banyak, ada lah temuan dan 63 rekomendasi. Salah satunya adalah Beasiswa Kaltim Tuntas yang menyisakan masalah. Kita akan segera rapikan dalam waktu 60 hari kerja ke depan,” tutupnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Dr Ahmad Adib Susilo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dengan Pemprov Kaltim.
“Kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” beber Ahmad Adib Susilo.
Empat hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan antara lain terkait kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal.
Sesuai hasil pemeriksaan menunjukkan penyusunan laporan keuangan Pemprov Kaltim telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Sistem pengendalian internal juga sudah berjalan secara efektif.
Sumber: Nett