 |
| FOTO BERSAMA: Kegiatan Dialog Sinergitas bersama PHRI dan stakeholder yang dihadiri Pemko Balikpapan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (27/5/2025) lalu - Foto Dok Rilis BPJS Ketenagakerjaan |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Pemerintah Kota (Pemko) Balikpapan mendorong pelaku industri pariwisata, khususnya PHRI, agar lebih aktif menciptakan event dan paket wisata tematik untuk menarik wisatawan, tanpa hanya mengandalkan agenda pemerintah.
Sekda Kota Balikpapan Muhaimin menegaskan, komitmen Pemkot untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Meski ada kebijakan efisiensi dari pusat, Pemkot hanya memangkas sebagian kecil anggaran untuk kegiatan makan-minum dan perjalanan dinas.
“Kegiatan di hotel tetap jalan agar roda ekonomi berputar,” ujarnya dalam Dialog Sinergitas bersama PHRI dan stakeholder pada Selasa (27/5/2025),
Ia juga mengungkapkan rencana Balikpapan menjadi tuan rumah Hari Dekranasda Nasional pada Juli 2025, yang dinilai sebagai peluang besar bagi sektor hotel dan restoran.
Sementara itu, Ketua PHRI Balikpapan Soegianto, berharap sinergi ini membuka jalan untuk usulan anggaran melalui Musrenbang. Acara juga diisi penandatanganan MoU antara PHRI dengan Universitas Muhammadiyah dan Politeknik Negeri Balikpapan.
Dilain pihak, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan Teldi Rusnal, turut menyampaikan pentingnya perlindungan tenaga kerja di sektor pariwisata yang semakin aktif sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan event, kami mendorong para pelaku usaha hotel dan restoran memastikan seluruh pekerja mereka terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini penting untuk memberikan rasa aman dalam bekerja,” bebernya.
Dirinya menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi sektor hotel dan restoran di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menyebut bahwa berkurangnya kegiatan pemerintahan berdampak langsung pada tingkat okupansi dan pendapatan pelaku usaha perhotelan.
“Di era efisiensi anggaran pemerintah saat ini, sektor hotel dan restoran menghadapi tantangan besar karena menurunnya kegiatan pemerintahan. Jika tidak mampu bertahan, hal ini berisiko meningkatkan angka PHK di Kota Balikpapan. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat PHK, pekerja di sektor ini sudah terlindungi melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya.
Sumber: Rilis BPJS Ketenagakerjaan