![]() |
Gubernur Kalsel, H. Muhidin ketika menemui para pendemo di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Foto-dok. Wasaka.kalselprov.go.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyerap aspirasi mahasiswa dalam aksi demonya oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di Kantor Gubernur Kalsel, pada Jum’at (2/5/2025) siang.
Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk dan berjalan menuju halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Jajaran personil kepolisian dan Satpol-PP berbaris, Gubernur H. Muhidin turun tangga dan langsung berbaur dengan sejumlah mahasiswa yang bersorak “Hidup mahasiswa”.
Turut didampingi sejumlah pejabat SKPD Kalsel, Gubernur H. Muhidin bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X. Febry Aceng Loda menemui mahasiswa, kemudian menyimak setiap tuntutan aksi demo tersebut.
Diawali dengan atraksi teatrikal puisi, seorang mahasiswa berwajah kucel dan berpakaian compang camping itu mengekspresikan diri dalam menyimbolkan tentang peristiwa pendidikan di Banua. Menyaksikan itu, Gubernur H. Muhidin tersenyum dalam menyerap aksi mahasiswa tersebut.
“Hari ini aksi demo mahasiswa menuntut ada lima poin yaitu evaluasi tata kelola sistem pendidikan khususnya 3T. Alhamdulillah, kita tanyakan tadi cuma 2 sekolah saja yang tertinggal dan kita akan terus memantau itu,” sampai Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Pendidikan yang tertinggal adalah SMA Paringin, Balangan dan SMA Sapala, Paminggir, HSU. Kemudian, Gubernur H. Muhidin menyebut poin kedua adalah kesejahteraan tenaga pendidik.
Saat ini, Gubernur H. Muhidin telah mendorong PPPK bagi para guru-guru di Kalsel sebanyak SMK (860), SMA (1030) dan SLB (251), bahkan tunjangan untuk para guru pun dinaikkan agar menambah gajih tersebut.
“Ketiga mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kalsel. Memang rencananya kita memperhatikan itu, jika ada laporan dari adek-adek mahasiswa pun dipersilahkan beritahu kami dan bahkan, jika ada perbaikan WC pun kita bantu,” tegas H. Muhidin.
Hal itu, menurut H. Muhidin menyebut wewenang yang masih tanggungjawab dari Pemprov Kalsel seperti sekolah-sekolah negeri. Pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan pendidikan agar terus maju.
Keempat, Gubernur H. Muhidin menerangkan terkait evaluasi program makan gratis menjadi wewenang pusat. Sehingga uang 300 Milyar dari APBD Kalsel, pihaknya dapat memanfaatkan untuk keberlangsungan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di Banua.
Anggaran pendidikan sekitar 2 Triliun itu akhirnya bertambah, menurut Gubernur H. Muhidin bersyukur karena kebijakan itu tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Alokasi dana pendidikan ini, pihaknya akan fokus kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu dalam meningkatkan sarana prasarana.
“Terpenting adalah akreditasi ULM sekarang adalah unggul. Sebelumnya hampir akreditasi C, jika ada kesalahan dari dosen maka harusnya ke personalnya bukan ke perguruan tinggi. Hal itu kita perjuangkan ke pusat kemarin,” pungkasnya.
Sementara itu, Ahmad Ryan Tryantama selaku perwakilan BEM se-Kalimantan Selatan maju melakukan orasi di depan Gubernur H. Muhidin. Dia mengutarakan bahwa pendidikan di tanah air masih terkebelakang karena kebijakan yang tidak memperhatikan masyarakat ke bawah, sehingga masih banyak yang sulit bersekolah dan para guru-guru belum sejahtera.
“Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Walau pendidikan di Indonesia kita masih terbelakang ketimbang negara-negara lain,” ungkap Presiden Mahasiswa UMB, Ahmad Ryan Tryantama menggunakan toa.
Di Kalsel, Ryan mengatakan bahwa pendidikan harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini kesejahteraan para guru, anak-anak yang belum sekolah hingga kebijakan yang menindas rakyat biasa.
Menurut Ryan, pendidikan di Kalsel juga terdampak dari kebijakan pusat yang mempengaruhi kemajuan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan, menurutnya kebijakan pemerintah sekarang terlalu berfokus pada efesiensi, bukan solusi terhadap masyarakat bawah.
“Hari ini kita berdiri bukan untuk memuji, tetapi untuk mengkritik kebijakan yang tidak pro terhadap guru dan masyarakat miskin. Banyak warga miskin yang tidak bisa sekolah, kawan-kawan,” teriak Ryan.
Dengan begitu, Ryan bersama rekan mahasiswa menuntut kebijakan yang mestinya berpihak kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kalsel. Sehingga, dia berharap dengan adanya demo dan bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, H. Muhidin maka memperhatikan dunia pendidikan ke depan.
Diakhir, Gubernur H. Muhidin menandatangani surat perjanjian dan tuntutan mahasiswa BEM se-Kalimantan Selatan yang berakhir disepakati dalam mensejahterakan dan meningkatkan dunia pendidikan di Banua.
Sumber: Wasaka.kalselprov.go.id