 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Damayanti - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Keprihatinan atas tingginya angka kekerasan dan pelecehan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Damayanti guna menyerukan sinergi dalam melakukan penanganannya.
Ia mengatakan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan guna menekan angka kekerasan tersebut.
"Angka kekerasan yang tinggi sangat memprihatinkan. Jangan ragu melaporkan, karena ini bukan aib," terangnya.
Bahkan, saat ini dirinya menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi sebagai salah satu indikator perlunya pendidikan seksual sejak dini.
Sebagai informasi, data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2021 tercatat 551 kasus, tahun 2022 tercatat 945 kasus, tahun 2023 tercatat 1.108 kasus dan pada data terakhir pada 31 Juli 2024 tercatat 569 kasus.
Mengatasi pandangan tabu tentang pendidikan seksual, dirinya berencana membuat kurikulum khusus untuk anak usia dini guna mencegah kekerasan.
“Anak-anak harus tahu batasan, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Ini penting untuk memberikan pegangan bagi mereka, sehingga bisa melindungi diri dari kekerasan sejak dini,” katanya.
Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mencegah kekerasan dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kejadian.
"Kadang kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan itu ibarat gunung es. Kalau semakin banyak masyarakat sadar untuk melapor, maka angka kasus mungkin terlihat meningkat, tapi ini menunjukkan adanya kesadaran untuk mengatasi masalah,” tukasnya.
Sumber: Nett