 |
SOSIALSISASI: Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi), Wilda Yanti sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, sejumlah kepala SKPD beserta jajaran terkait menghadiri sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengadakan sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah untuk memastikan kelancaran program darurat sampah.
Acara yang digelar di Aula Kayuh Baimbai pada Jumat (04/04/2025) ini melibatkan camat, lurah, pengelola TPS, dan masyarakat untuk mendalami cara memilah sampah dengan benar.
Kegiatan juga dihadiri Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi), Wilda Yanti sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, sejumlah kepala SKPD beserta jajaran terkait.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang sistem yang lebih efisien, termasuk penjadwalan pembuangan sampah berdasarkan jenisnya.
“Sesuai arahan Wali Kota, kita sudah mensosialisasikan pemilahan sampah dari rumah. Secara teknis, nantinya bisa saja kita tetapkan hari tertentu untuk sampah organik dan hari lain untuk sampah non-organik,” ucap Ikhsan.
Ikhsan mengatakan, uji coba yang telah dilakukan seperti larangan membuang sampah selama dua hari, memberikan gambaran tentang kesiapan masyarakat.
"Jika kita terjemahkan lebih teknis, aturan ini bisa dituangkan dalam bentuk surat edaran atau peraturan yang lebih spesifik,” tambahnya.
Sekda juga menekankan bahwa aturan yang akan diterapkan lebih berfokus pada tata cara dan kebiasaan memilah sampah, bukan pada sanksi.
“Regulasi tentang pembuangan sampah sembarangan sudah ada di peraturan daerah. Sedangkan aturan baru ini lebih kepada bagaimana cara membuang dan memilah sampah dengan benar,” jelasnya.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah akan mengadakan sosialisasi secara lebih intensif.
"Masyarakat sebenarnya mau memilah sampah, tetapi masih banyak yang belum tahu tekniknya. Inilah yang akan kita edukasi, dengan sedikit unsur pengaturan agar lebih efektif,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin juga akan melibatkan berbagai pihak dalam penerapan sistem ini, termasuk para pengangkut sampah atau “paman gerobak”.
Sosialisasi dan praktik pemilahan sampah akan dilakukan per kecamatan, dimulai dari Kecamatan Banjarmasin Utara, lalu berlanjut ke Banjarmasin Timur dan lainnya.
“Setiap sesi sosialisasi akan melibatkan camat, lurah, RT/RW, petugas TPS 3R, pengawas pemilah, serta ibu-ibu PKK. Kegiatan ini akan ditutup dengan praktik pemilahan sampah dan penandatanganan komitmen,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asobsi, Wilda Yanti menegaskan bahwa regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah jika dijalankan dengan lebih tegas dan optimal.
“Kita berpatokan pada regulasi yang ada, seperti konsep bank sampah, TPS 3R, PDU, dan TPST. Jika ini difokuskan, insya Allah masalah sampah bisa terselesaikan,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Selain infrastruktur, Wilda juga menyoroti pentingnya edukasi dan penegakan aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah. Menurutnya, masyarakat bukan tidak peduli, tetapi banyak yang belum mengetahui cara memilah sampah dengan benar. Oleh karena itu, edukasi menjadi langkah pertama sebelum aturan ditegakkan secara lebih ketat.
“Selama ini aturan ada, tapi pengawasan dan penegakannya belum berjalan dengan baik. Ini yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Terkait peran paman gerobak sebagai pengangkut sampah di Banjarmasin, Wilda menekankan bahwa mereka harus dilibatkan dalam sistem pengelolaan yang lebih terstruktur.
“Idealnya, mereka tidak hanya mengangkut dan membuang sampah, tetapi juga terlibat dalam pengolahan. Oleh karena itu, mereka seharusnya menjadi bagian dari TPS 3R atau PDU agar sistem pengelolaan sampah lebih sinkron,” tandas dia.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah kota dan kolaborasi dengan berbagai pihak, ia optimis bahwa dalam dua bulan ke depan, pengelolaan sampah di Banjarmasin dapat berjalan lebih baik.
Sumber/Penulis: Diskominfo Banjarmasin/Realita Nugraha