 |
HADIRI RAPAT: Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono serta jajaran pejabat daerah terkait menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 yang diadakan di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru – Foto MC Kota Banjarbaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru meraih peringkat pertama se-Kalimantan Selatan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 dengan capaian 97,03 persen.
Hal ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCP KPK yang diadakan di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru pada Kamis (13/02/2024).
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mengawal akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
“Melalui MCP KPK, kita dapat mengukur dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat capaian dan langkah strategis ke depan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya dalam kegiatan yang dihadiri pula Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono serta jajaran pejabat daerah terkait.
MCP KPK merupakan instrumen yang digunakan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam rapat ini, berbagai aspek dibahas, termasuk implementasi kebijakan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi transparansi pelayanan publik.
Adapun capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yakni sebesar 97,03 persen dengan peringkat 20 secara nasional dan peringkat 1 se Kalimantan Selatan, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 6,09 persen dari hasil tahun 2023.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertahankan selama 2 tahun berturut-turut untuk capaian MCP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Aditya.
Dengan adanya rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan Pemkot Banjarbaru dapat semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi serta memastikan terciptanya lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Sumber: mediacenter.banjarbarukota.go.id