 |
| Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin saat memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda. (Foto: Inyonk) |
BORNEOTREND.COM – Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi terhadap 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarbaru, bertempat di Ruang Graha Paripurna Lt. 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/01/2023) .
Pandangan umum Fraksi-Fraksi DRPD Kota Banjarbaru ini merupakan tindak lanjut hasil penarikan Raperda oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 kamaren.
3 buah Reparda ini yakni Tentang Pengelolaan Sampah, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian dan Perikanan..
Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dalam kesempatan ini mengatakan rasa syukur atas semua fraksi telah menerima dan menyatakan siap untuk membahas 3 buah Raperda tersebut ke tingkat pansus.
“Mudah-mudahan 3 buah Raperda ini pada saat pembahasan lanjutan berjalan dengan lancar. Dan tentunya banyak PR untuk kami, karena dalam UU Nomor 1 Tahun 2021 berkaitan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ucapnya.
Lanjut Aditya, ada beberapa lokus pajak yang dihilangkan dalam peraturan Undang-Undang tesebut.
“Salah satunya seperti pajak kos-kosan termasuk juga pengurangan retribusi untuk parkir umum dari 30 persen menjadi 10 persen. Jadi tantangan kami adalah untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan PAD dengan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar mengatakan, semua fraksi sudah menyampaikan pandangan positif, namun ada beberapa catatan yang perlu diatur lebih teknis.
“Beberapa catatan terkait pajak penerangan jalan umum yang selama ini ditarik apakah tidak termasuk dalam pajak daerah. Karena pajak ini merupakan yang besar bagi Pemerintah Daerah, ini akan kami bahas dalam tingkat pansus,” katanya.
Fadliansyah melanjutkan, tim pansus nanti akan melibatkan Komis I, II dan III.
“Mudah-mudahan dalam kurun waktu 3 bulan sudah bisa disahkan Raperda ini,” tutupnya.
Sumber: Media Center Kota Banjarbaru