 |
| Desmond J Mahesa Wakil ketua Komisi III DPR RI |
BORNEOTREND.COM - Menjelang pemilihan Presiden 2024 mendatang, ada tiga tokoh nasional yang sering disebut-sebut oleh berbagai lembaga survey sebagai tokoh yang paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya.
Tiga tokoh bangsa itu adalah Anies Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah sekarang) dan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra).
Dari tiga nama tersebut Prabowo Subianto adalah tokoh yang sering disebut oleh lembaga survey sebagai tokoh yang paling tinggi popularitasnya.
Tingginya popularitas ini dirasakan sangat wajar karena Ketua Umum Partai Gerindra ini sudah lama berkecimpung di dunia politik dan sudah berkali kali maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga rata rata rakyat sudah mengenalnya
Prabowo sudah tiga kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Pertama dilakukan pada tahun 2009 dimana saat itu, Prabowo menjadi Cawapres dan Megawati Soekarnoputri sebagai Capresnya.
Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju sebagai Capres berpasangan dengan Ketum PAN Hatta Rajasa sebagai Cawapresnya.Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencoba peruntungannya memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia. Kali ini Prabowo maju berpasangan dengan Sandiaga.
Sebagai tokoh bangsa, rakyat umumnya menilai Prabowo sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa karena latar belakangnya yang notabene mantan tentara. Beberapa tokoh bangsa seperti almarhum Gus Dur juga menyebut Prabowo sebagai tokoh yang paling ikhlas mengabdi untuk Indonesia.
Ada juga yang menyebut Prabowo sebagai orang yang sudah “selesai dengan dirinya”karena secara ekonomi sebagai Capres yang sudah kaya raya sehingga tinggal mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara tak lagi memikirkan kebutuhan dasarnya.
Tetapi kebanyakan orang lupa bahwa Prabowo sebagai tokoh nasional sebenarnya sudah lama menyimpan hasrat terpendam untuk mewujudkan cita cita bangsa yaitu menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera.
Jargon atau cita cita mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera ini kedengarannya sebagai hal yang biasa biasa saja karena siapapun calon presiden Indonesai sudah hampir pasti akan berkata demikian untuk jualan kampanye politiknya.
Kalau demikian halnya lalu apa bedanya obsesi Prabowo untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera dengan calon pemimpin bangsa yang lainnya? Apakah mimpi Prabowo untuk menjadikan rakyat Indonesia yang sejahtera itu sudah sejalan dengan tujuan pendirian negara kita?
Apa tantangan yang kini dihadapinya dalam upaya mewujudkan obsesi untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera? Mungkinkah cita citanya untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera itu bisa diwujudkan nantinya?
Jualannya Nyaris Sama
Barangkali satu hal yang membedakan Prabowo dengan calon pemimpin bangsa lainnya adalah konsitensinya dalam menjual “barang dagangannya”.
Dalam setiap kampanyenya yang dimulai untuk menjadi pemimpin bangsa tahun 2009, jualan Prabowo nyaris sama yaitu bagaimana menyelamatkan dan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat melalui jargon pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang di usungnya.
Pada pemilu 2009 yang lalu dimana Prabowo saat itu menjadi Cawapresnya Megawati, deklarasi kampanyenya bertajuk “Ekonomi Kerakyatan” sebagai simbol perjuangannya membela kepentingan rakyat jelata.
Saat itu demi menjaga citra sebagai pejuang nasib rakyat jelata, maka Megawati tampil dengan segala simbolisasi rakyat bawah dengan memakai caping dan bakul nasi yang digendongnya. Prabowo tak ketinggalan, ia naik panggung deklarasi dengan mengangkat pikulan tak ubahnya seorang petani pada umumnya.
Meski sudah berdandan maksimal, tapi bukan mereka berdua yang hendak membacakan deklarasi kampanye yang ditajuki “Ekonomi Kerakyatan” melainkan Wali Kota Surakarta (saat itu) Joko Widodo dan F.X. Hadi Rudyatmo Wakil Walikotanya.
Deklarasi Ekonomi Kerakyatan memertelakan poin-poin penting yang hendak diperjuangkan pasangan Megawati-Prabowo. Poin-poinnya berfokus pada penguatan lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi dan perbankan, nelayan, petani, serta usaha mikro dan kecil menjadi sasaran program utamanya.
Itulah panggung pertama bagi Prabowo Subianto berlaga dalam gelanggang pilpres dimana ia menjadi Cawapresnya Ibu Mega. Sebagai cawapres, Prabowo sepenuhnya menjadi penyokong kampanye ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada tiga misi pokok yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Dalam kampanye terpisah, kata kunci “berdikari” menjadi jualan Prabowo yang paling utama. Ia menandaskan bahwa konsep berdikari dalam ekonomi kerakyatan berhulu dari evaluasi atas sistem ekonomi neo liberal ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu yang menurutnya gagal membuat rakyat Indonesia sejahtera
Bangsa Indonesia menjadi tertawaan bangsa lain, bangsa yang lemah dan tidak bisa menjaga kekayaannya. Kalau strateginya salah, apa harus dilanjutkan? Kalau strateginya tidak membawa kemakmuran, apa harus dilanjutkan?" kata Prabowo ketika berorasi di hadapan simpatisan Partai Gerindra di Gelora Bung Karno pada Selasa (31/3/2009).
Sederhananya menurut Prabowo, pemerintah semestinya memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Retorika-retorika serupa kembali ia gunakan ketika maju untuk kali pertama sebagai presiden pada Pilpres 2014 melawan Joko Widodo yang pada 2009 menjadi pembaca deklarasi ekonominya.
Berpasangan dengan Hatta Rajasa, Prabowo mengusung visi "Membangun Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur Serta Bermartabat".
Sebagaimana diwartakan oleh media, visi itu diterjemahkan Prabowo-Hatta melalui agenda-agenda seperti pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam (SDA).
Pada tahun 2019 ketika Prabowo berpasangan dengan Sandiaga kembali mencalonkan diri untuk menjadi Capres melawan pasangan Jokowi -KH. Ma’ruf Amin, retorika retorika yang pernah disenandungkan pada pemilu 2014 kembali di ulanginya.
Retrorika “Ekonomi kerakyatan”, “menolak impor dan utang luar negeri”, dan “salah sistem ekonomi” masih jadi retorika utama Prabowo Subianto. Setidaknya itu terlihat dalam Debat Capres putaran kedua pada Minggu (17/2/2019).
Dalam sesi pemaparan visi-misi Prabowo lagi-lagi mengonstatasikan bahwa masalah inti negara sekarang ini adalah bagaimana membangun suatu kemandirian ekonomi, swasembada pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan utama.
Ia menyitir PBB bahwa suatu negara dikatakan berhasil jika bisa memenuhi pangan untuk rakyat, energi untuk rakyat, dan air tanpa impor dari mancanegara. “Ini komitmen kami, kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri.”, begitu katanya.
Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia, kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri,” tutur capres nomor urut 02 itu dengan semangatnya.
Retorika Prabowo tentang penyelamatan SDA, kemandirian dan ekonomi kerakyatan ini ternyata tidak hanya di dengungkan pada saat kampanye Capres saja tetapi juga terungkap dalam pernyataan pernyataannya baik yang tertulis maupun lewat pernyataan verbalnya.
Kita tentu masih ingat ketika Prabowo menyebut anggaran negara bocor Rp 1.000 triliun, sebuah pernyataan yang kemudian banyak pihak meragukan ucapannya.
Saat itu ucapan Prabowo di hadapan publik tentang kebocoran anggaran ini banyak dibantah, terutama oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Namun KPK kemudian membenarkannya. Saat itu KPK menyebut kebocoran anggaran memang terjadi dalam struktur keuangan negara.
"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Waktu itu saya menghitung saya diejek, minimal Rp 1.000 triliun, bukan dibantah, bukan disanggah. Diejek. Ada sebagian elite kerjanya menghina dan mengejek," kata Prabowo di Balai Kartini, Jakarta.
Bahkan, Prabowo senang mendengar hitungan KPK dua kali lipat dari kebocoran anggaran yang disebutnya. "Saya bersyukur Alhamdulillah dua hari lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK (mengatakan) kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun.
Bahkan, ada menteri-menteri pemerintahan sendiri yang mengatakan lost kita di sektor-sektor tertentu bahkan lebih dari itu. Jadi, akhirnya, yang benar siapa?" ucapnya seperti dikutip media.
Obsesi Prabowo untuk menjadikan rakyat Indonesia sejahtera juga terekam dalam sebuah buku yang ditulisnya. Seperti diketahui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah meluncurkan buku bertajuk "Paradoks Indonesia".
Buku yang ditulisnya ini berisi menghidangkan data tentang kejanggalan sebuah negeri yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia, namun miskin dalam realitanya.
Menurutnya Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas yang disegani dan dihormati di dunia. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Sesungguhnya inilah tujuan hidup kita bernegara.
Tetapi mengapa sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin, lapar dan dahaga? Kenapa cari pekerjaan yang layak begitu susahnya?
Kenapa kita masih membaca, negara kita harus berhutang untuk sekedar membayar bunga utang yang demikian besarnya? Mengapa kekayaan kita harus mengalir ke mancanegara? Kenapa politisi-politisi kita seakan tidak mampu berbuat banyak untuk merubahnya?
"Saya berharap nanti bisa ke sini, dan paparkan beberapa data serta pandangan saya dalam buku "Paradoks Indonesia", negara yang sangat kaya dengan rakyatnya yang masih banyak miskin," kata dia dalam silaturahim tokoh nasional bersama Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi di Pendopo Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, Selasa (7/3/2017).
Meskipun saat ini Prabowo dan partai Gerindra telah bergabung menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa, tetapi semangat untuk memperjuangkan rakyat Indonesia melalui visi dan misinya tetap tidak sirna.
Hal ini terungkap misalnya saat Prabowo berbicara dalam Global Food Security Forum di Bali dalam rangkaian acara pertemuan negara maju G-20 beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia.
Di forum itu Prabowo sempat mengatakan dalam paparannya, “Manusia sebagai spesies suka menguasai dan mengambil apa yang ada di depannya yang tak dilindungi dan dipertahankan. Ini sifat manusia”, tegasnya.
Kalimat pernyataan Prabowo ini terkesan amat filosofis, ideologis, sekaligus sikap tegas yang (mungkin dalam redaksi lain) jarang disampaikan oleh pejabat kita saat berinteraksi dengan tokoh tokoh dari mancanegara.
Bagi orang yang paham bahwa karakter kapitalisme global (imperialisme) adalah mengeruk kekayaan bangsa lain, pasti akan menyimpulkan bahwa pernyataan Prabowo itu adalah sebuah peringatan bagi mereka.
Peringatan pada Negara lain, terutama pada Negara-negara Imperialis besar agar dalam kerjasama ekonomi dengan Indonesia, mereka tidak “merampok” kekayaan negeri ini, seperti yang mereka lakukan saat ini dan juga sebelumnya.
Karena adanya kolonialisme-imperialisme itulah yang menyebabkan mengalirnya kekayaan Indonesia ke mancanegara sehingga menjadi faktor pendorong utama bagi para pendahulu kita untuk berjuang mencapai Indonesia Merdeka.
Kini setelah 77 tahun Indonesia Merdeka, tidak ada jaminan bahwa kolonialisme-imperialisme hilang dengan sendirinya. Itulah sebabnya Bung Karno selalu mengingatkan bahayanya Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme (Neokolim), penjajahan bentuk baru yang akan dihadapi bangsa Indonesia nantinya.
Penjajahan ini bentuknya bukan lagi menghadirkan bala tentara ke sebuah koloni, tapi mendatangkan modal untuk diinvestasikan ke suatu koloni, suatu Negara, plus memasarkan produk Negara asal itu sambil melarang anak bangsa untuk menciptakan produksi miliknya.
Mungkin dari sini kita bisa memahami makna ungkapan yang disampaikan oleh Prabowo “yang tak dilindungi dan dipertahankan”.
Maksudnya, kekayaan suatu bangsa akan mudah diambil oleh Negara-negara Imperialis apabila bangsa itu tidak melindungi kekayaannya (protektif) dan tidak memilik keinginan kuat untuk mempertahankannya.
Jelasnya, negara yang pertahanannya lemah tidak akan mampu melindungi kekayaannya, karena gampang ditekan oleh Negara lain untuk diambil kekayaannya.
Dengan kata lain narasi yang disampaikan oleh Prabowo yaitu; “Manusia sebagai spesies suka menguasai dan mengambil apa yang ada di depannya yang tak dilindungi dan dipertahankan. Ini sifat manusia”, memiliki makna yang sama dengan “Jangan Rampok Kekayaan SDA Indonesia”.
Sejalan dengan Tujuan Negara
Jualan Prabowo yang ingin membuat rakyat Indonesia sejahtera melalui pemanfaatan sumber kekayaan SDA dan penerapan ekonomi kerakyatan sesungguhnya sejalan dengan tujuan pendirian negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam aline ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Disana antara lain dinyatakan bahwa tujuan pendirikan negara republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti menginginkan rakyat hidup sejahtera.
Lalu dengan cara apakah kiranya agar rakyat Indonesia sejahtera ? salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia yang dikenal melimpah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan potensi kekayaan SDA yang melimpah tersebut para pendiri bangsa sadar betul untuk bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa dinikmati oleh seluruh warga bangsa. Itulah sebabnya para pendiri bangsa kemudian merumuskan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik sifatnya.
Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang lbahwa pemerintah lmemiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kegiatan perekonomian negara.
Sehingga-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Tetapi pada kenyataannya, sejak era reformasi, sistem perekonomian Indonesia semakin liberal dan kapitalistik. Sistem ekonomi kerakyatan yang diletakkan dasarnya oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945 semakin ditinggalkan pengamalannya. Kondisi ini telah menyebabkan kehidupan rakyat pada umumnya jauh dari kata sejahtera.
Kekayaan alam menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh diantara kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan asing, tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang dicita citakan oleh para pendiri bangsa. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi masalah utama.
Karena itulah Prabowo Subianto melalui partainya yaitu Partai Gerindra bertekad untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan sebagai basis perjuangannya.
Seperti yang tertuang dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, partai ini bertekad memperjuangkan ekonomi kerakyatan berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sebagai ruh dari setiap kebijakan ekonomi yang dijadikan acuannya.
Karena itu kepemilikan negara terhadap alat alat perekonomian dan kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dipertahankan, dan diusahakan pengembalian seluruh alat-alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan terutama yang erat kaitannya dengan keamanan negara.
Sebagai konsekuensinya, Partai Gerindra akan mengembangkan koperasi sebagai bangunan ekonomi yang ideal pada dataran mikro dan makro.
Koperasi merupakan soko guru perekonomian, sebagai prinsip dasar susunan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan bentuk nyata dari usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Koperasi harus dihidupkan dan digerakkan sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu partai Gerindra menempatkan koperasi sebagai model ideal susunan perekonomian Indonesia dengan sebuah harapan yang kuat untuk menghilangkan corak individualistik dan kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia.
Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan negara. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat Indonesia dan sebagainya.
Perjuangan Prabowo dengan Partai Gerindra-nya yang “istiqomah” jualan potensi kekayaan SDA dan pelaksanaan ekonomi kerakyatan seagai jalan untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera ini oleh sebagian orang dinilai sudah kadaluarsa.
Bahkan ada yang menyebutnya sebagai indikasi gagasan Prabowo tidak berkembang karena yang diomongin itu-itu saja.
Tetapi sebenarnya justru disitulah masalahnya. Negara Indonesia rakyat tidak bisa hidup sejahtera karena kekayaan SDA-nya di jarah sedemikian rupa sehingga tidak berimbas pada upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyar Indonesia. Pada hal potensi kekayaan itu sungguh luar biasa besarnya.
Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen bauxite di dunia serta urutan ke-2 produksi timah di dunia.Urutan ke-6 produksi emas di dunia. Urutan ke-16 produksi perak di dunia.
Urutan ke-11 produksi gas alam di dunia. Urutan ke-4 produsen batu bara di dunia. Produksi CPO (minyak sawit) terbesar atau urutan 1 di dunia.Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia. Urutan ke-22 penghasil minyak di dunia. Urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya.
Indonesia memiliki cadangan besar dalam gas alam, batu bara, minyak, tembaga, emas, timah, bauxite, nikel, timber, serta kekayaan hayati dan biodiversitas yang luar biasa.
Pendek kata, Indonesia ini dalam hal sumber daya alam adalah negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia. Kondisi ini tentu saja patut kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia.
Besarnya potensi pendapatan Negara dari sektor SDA pernah di ungkap oleh Abraham Samad,mantan Ketua KPK. Dalam kesempatan berpidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark Jakarta tahun 2013 lalu, Mantan Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan bahwa potensi pendapatan negara dari sektor SDA bisa mencapai Rp 7.200 triliun setiap tahunnya.
Bahkan bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun jumlahnya.
“Dengan jumlah sebesar ini, Indonesia bisa bebas utang dan apabila dana sebesar itu dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," begitu katanya.
Data data yang diungkap oleh KPK berdasarkan hasil penelitiannya tersebut tentunya cukup valid alias tidak mengada ada. Karena kalau kita berkaca pada tambang di Kaltim saja yang menyeret Kabareskim ternyata nilainya mencapai Rp. 227,95 triliun, seperti diberitakan law-justice.co Selasa, 08/11/2022. Belum lagi potensi tambang yang berada di propinsi lain di seluruh Indonesia.
Begitu besarnya kekayaan sumberdaya alam (SDA) kita tetapi nyatanya meskipun saat ini sudah 77 tahun Indonesia merdeka, cita cita untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera secara adil dan merata itu masih sebatas utopia belaka.
Kekayaan alam yang melimpah ternyata belum mampu membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera. Kekayaan alam yang melimpah ternyata belum menyumbang pendapatan yang signifikan bagi negara.
Tantangan Itu
Kiranya jelas bahwa potensi kekayaan SDA yang kita miliki kalau dikelolan dengan baik akan bisa mengantarkan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Kesadaran ini awalnya juga sempat hinggap di benak Pemerintah yang sekarang berkuasa di periode pertamanya.
Tekad tersebut tercermin dari gerakan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) rencana aksi bersama gerakan penyelamatan SDA Indonesia oleh 20 kementerian dan 7 lembaga.
MoU tersebut berisikan tentang komitmen melaksanakan rencana aksi sebanyak 58 program yang antara lain berisi upaya optimalisasi pendapatan negara, dan upaya pencegahan korupsi dibidang SDA.
Hal ini selaras dengan janji kampanye Jokowi-JK di bidang korupsi yang termaktub dalam Nawacita, khususnya poin keempat: “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.
Tapi nampaknya realisasi dari gerakan itu semakin lama tinggal cerita belaka. Upaya mengoptimalkan pendapatan Negara melalui penegakan hukum bidang SDA itu sudah dilupa.
Diduga ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK agar Lembaga anti rasuah ini tidak menjalankan gerakan penyelamatan SDA. Salah satu upayanya adalah melalui Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan cuma melalui upaya pelemahan KPK, di duga ada anasir anasir dilingkungan pemerintah sendiri yang ikut melemahkannya. Dalam hal ini para oligarki rupanya tidak mau kepentingannya terganggu sehingga berusaha kuat agar program Pemerintah untuk pemberantan korupsi sektor SDA tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Para oligarki dan mafia tambang itu berlomba lomba mencegah agar supaya agenda untuk menata pengelolaan tambang tidak bisa dijalankan karena akan mreugikan mereka.
Bahkan melalui buzzer-buzzer yang dibayar, para pemlik modal itu berupaya untuk memunculkan isu isu untuk mengalihkan perhatian rakyat pada permasalahan bangsa yang sebenarnya.
Padahal yang membuat rusak negara ini sebenarnya adalah para koruptor dan penjarah SDA yang membuat rakyat Indonesia tidak sejahtera. Inilah hakekat permasalahan bangsa yang sebenarnya. Tetapi nyatanya narasi yang dibangun saat ini adalah narasi kebencian terhadap sesama anak-anak bangsa.
Ada spanduk dijalan jalan atau diforum seminar,di sekolah dan tempat tempat lainnya yang dianggap ancaman adalah ; Radikalisme, Intoleransi, Politik identitas dan isu-isu SARA.
Pada hal oknum dan kelompok yang banyak merusak dan menghancurkan bangsa ini hingga banyak masyarakat yang miskin dan bodoh sesungguhnya adalah : Politisi busuk, aparat negara, cukong, kelompok oligarki penjarah SDA dan pejabat yang berselingkuh dengan pengusaha. Tapi yang diprofokasi untuk dimusuhi seolah jadi musuh negara adalah; Ulama, Kiyai, Habaib, Aktifis dan Pejuang Demokrasi pada umumnya.
Yang secara fakta dan sejarah kelompok yang berkhianat, membunuhi rakyat dan mau mengganti Pancasila adalah ; PKI di zaman Soekarno dan anasir anasir pengikutnya.Tapi yang selalu dituduh anti Pancasila dan dibubarkan ormasnya adalah ; FPI dan HTI sebagai kambing hitamnya
Yang selalu bohong, tidak menepati janji, membuat hutang dan perjanjian investasi merugikan negara hari ini adalah rezim penguasa.Tetapi yang dipenjarakan adalah para pejuang yang mengkritik untuk kebaikan penguasa, bangsa dan negara.
Radikalisme (taat kepada ajaran agama yang mengakar), Intoleransi (ke-istiqomahan atas nilai moral individual), Politik identitas (Nilai kodrati dan fitrah atas keberagaman), disulap jadi kata-kata yang sangat buruk menakutkan kedengarannya.
Padahal, Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada radikalisme terhadap agama dan keyakinan sehingga lahirlah semangat perlawanan kepada bangsa yang menjajah Indonesia.
Narasi-narasi yang terkesan tidak terlalu penting dan terkesan sengaja dimunculkan tersebut bisa jadi sebagai salah satu sarana untuk melupakan rakyat Indonesia dari permasalahan bangsa yang sebenarnya. Yaitu permasalahan yang berkaitan dengan penjarahan kekayaan SDA bangsa Indonesia yang membuat rakyat di negara ini tidak bisa hidup sejahtera.
Bukan cuma itu saja, narasi dari seorang tokoh nasionalis seperti Prabowo Subianto yang sering jualan penyelamatan kekayaan SDA Indonesia dan tekadnya untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan dinilai sebagai kadaluarsa dan dianggap sudah tumpul gagasan terkininya.
Pada hal gagasan yang di perjuangkan oleh seorang Prabowo Subianto notabene merupakan gagasan pendiri bangsa yang dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 yang hingga kini belum dijalankan sebagaimana mestinya. Gagasan bagaimana membuat rakyat Indonesia yang tidak pernah terlaksana meskipun presiden silih berganti memimpin Indonesia.
Prabowo dan partai Gerindra saat ini memang baru mempunyai gagasan untuk bagaimana mewujudkan rakyat Indonesia sejahtera. Ide dan gagasan itu baru bisa dilaksanakan kalau sudah ada kekuasaan alias kewenangan ditangannya. Ketika kekuasaan itu sudah ditangan maka saat itulah ujian untuk bisa membuktikannya.
Sampai disini kiranya baik juga bagi rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi Prabowo menjadi orang nomor satu di Indonesia. Agar gagasan dan cita citanya tidak sekadar menjadi wacana belaka. Agar tekadnya untuk mewujudkan rakyat Indonesia hidup sejahtera yang sudah di rintis begitu lama bisa direalisasikannya.
Rasa rasanya tidak ada calon pemimpin bangsa saat ini yang begitu gigih ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat upaya pemanfaatan kekayaan SDA Indonesia selain seorang Prabowo Subianto yang menurut Gus Dur paling ikhlas mengabdi untuk Indonesia.
Sekiranya nanti atas ijin dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, seorang Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, dan ternyata tidak juga mampu mewujudkan semua gagasan dan ide idenya untuk membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera maka rakyat Indonesia berhak untuk menentukan nasib ia selanjutnya.
Bukankah hakekatnya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi sehingga bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya?
