 |
| Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Yos Rusdiansyah dan Kepala BPS Kabupaten Tanah Bumbu, Rudi Nooyadi - Foto Dok |
BORNEOTREND.COM - Baru-baru ini sosial media dihebohkan tentang pembobolan dan peretasan data oleh oknum dark tracer maupun hacker black hat sehingga membuat resah masyarakat karena data yang diretas tersebut dijual di forum internet.
Guna mengamankan sistem data dari kebocoran, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan bersama BPS Kabupaten Tanah Bumbu memberi pemaparan antisipasi tindak keamanan data, Jumat (23/09/2022).
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Yos Rusdiansyah mengatakan, BPS perlu mengambil dan mengupgrade data dari masyarakat dalam upaya kebutuhan data Negara RI yang dikembalikan kepada kepentingan masyarakat.
“Sebuah isu nasional sekarang ini, bahwa data bisa dimasuki oleh pihak luar dan kita juga mengikuti perkembangan, tentunya ini menjadi tantangan bagi BPS untuk bisa menjaga data dengan baik. BPS di tingkat pusat juga telah menjadi perhatian khusus dalam mengambil langkah strategis sesuai kebijakan,” ujarnya.
BPS Pusat telah mengambil langkah-langkah pengamanan data bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga keamanan dan kerahasiaan data dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat juga dapat terkawal.
“Pengalaman sebelumnya, dalam menjaga data sensus penduduk, BPS telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN),” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Bumbu, Rudi Nooyadi menjelaskan tentang seberapa besar perlindungan yang telah dilakukan BPS selama ini dan bagaimana tentang jaminan sistem keamanan data masyarakat di tangan BPS, sehingga tergolong aman.
“BPS Indonesia telah bekerjasama dengan para ahlinya dalam penanganan sistem keamanan data, hingga kini masih terbilang aman-aman saja, tidak ada kecurangan yang seperti yang dimaksudkan,” katanya.
Namun, lanjutnya, masyarakat wajib mengumpulkan datanya ke BPS, data tersebut BPS ungkap untuk digunakan dalam kepentingan pembangunan negara hingga pembangunan struktur ekonomi masyarakat.
“BPS Kabupaten/Kota mengikuti, langkah-langkah pengamanan data dan kebijakan yang diambil oleh BPS pusat dalam memperkuat sistem keamanan,” terangnya.
Lebih lanjut, Rudi mengatakan, BPS Kabupaten/Kota menghimbau kepada masyarakat pada saat tim petugas BPS datang dari pintu ke pintu, diharapkan masyarakat mau menerima dengan baik dan memberikan jawaban kepada petugas, dengan jawaban seakurat mungkin demi kepentingan pembangunan masyarakat Indonesia ke depannya.
Dalam membina kepercayaan data masyarakat, BPS mengambil langkah penguatan sistem data, dalam proses input/entry data akan dikawal ketat oleh BPS bersama BSSN dan tim ahli kementerian, sehingga harapannya masyarakat lebih percaya pada BPS.
“Data yang diberikan tersebut dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat sendiri, sementara data yang diakses telah dikunci untuk petugas tertentu yang telah diamanahkan,” papar Rudi.
BPS menentukan tim pendataan petugas lapangan yang merupakan orang-orang terpilih secara profesional, petugas dilatih sesuai materi pendataan di lapangan.
"Petugas juga memiliki kontrak dengan BPS yang menjamin keamanan data dan menandatangani Pakta Integritas, yang mana salah satunya berbunyi bahwa, data yang diperoleh adalah rahasia dan tidak boleh disebarluaskan, jikalau ada hal melenceng maka petugas akan kena sanksi tegas," pungkasnya.
Penulis: Jack
