Pemprov dan DPRD Kalsel Sepakati KUA PPAS APBD 2023 dan KUPA 2022

TANDA TANGAN: Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menandatangani dokumen kesepakatan KUA PPAD APBD 2023 dan KUPA 2022 – Foto Dok

BORNEOTREND.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Kalsel, H Sahbrin Noor mengharapkan, kesepakatan ini dapat menguatkan kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan target-target pembangunan dan mampu mensejahterakan masyarakat di daerah ke depannya. 

"Dilihat dari perkembangan, perekonomian daerah di Kalsel mulai menuju ke arah yang membaik. Untuk Perekonomian Kalsel triwulan II tahun 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 7,94 persen (quarter to quarter), sedangkan perekonomian Kalsel triwulan II tahun 2022 terhadap triwulan II tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,81 persen (year on year)," katanya, Jumat (13/8/2022) malam. 

Ia menyebutkan, momentum rapat ini sebagai hasil dari sinergi dan kinerja seluruh elemen pembangunan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif dan kontribusi dari sektor usaha serta seluruh masyarakat Kalsel.

"Jadi pembangunan Kalsel 2023 mendatang adalah penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan," ungkapnya.

Selain itu, katanya, Pemprov Kalsel tahun 2023 mendatang juga memfokuskan pembangunan untuk kesehatan, pendidikan, keterampilan, UMKM, ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata serta meminimalisir bencana alam, seperti banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), termasuk persiapan penanganan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, perubahan APBD 2022 diperlukan sebagai respon dan adaptasi terhadap dinamika serta kebutuhan terkini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

"Maka dari itu, pelayanan dasar, biaya rutin perkantoran dan kepegawaian serta program dan kegiatan prioritas dari Kepala Daerah bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar," katanya.

Penulis: Fathur