 |
| SUBSIDI ENERGI : Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 336,7 triliun dalam RAPBN 2023 - Foto Net |
BORNEOTREND.COM - Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 336,7 triliun dalam RAPBN 2023. Jumlah itu mengecil dibandingkan subsidi energi 2022 yang berjalan hingga saat ini, senilai Rp 502,4 triliun.
Bila dihitung lebih rinci, alokasi subsidi energi termasuk untuk subsidi BBM di tahun depan sekitar Rp 210,7 triliun. Sedangkan khusus untuk kompensasi energi sekitar Rp 126 triliun.
Lantas, apakah alokasi anggaran tersebut cukup untuk menjaga harga subsidi BBM di 2023?
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, anggaran tersebut kemungkinan masih cukup untuk menjaga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dari kenaikan harga.
"Dengan syarat, pertama memang harus ada pembatasan terkait dengan siapa penerima BBM subsidi. Ini benar-benar harus diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, revisi Perpres 191/2014 saya kira menjadi kunci terkait dengan pengendalian BBM tahun depan," ujarnya, Rabu (17/8/2022).
Namun, Mamit menambahkan, bila kondisi tetap berjalan sama seperti saat ini, ia menyangsikan asumsi RAPBN 2023 terhadap harga minyak mentah dunia di kisaran USD 90 per barel bisa tepat sasaran.
"Ini saya rasa pemerintah juga terlalu optimis ya, karena berdasarkan analisa dari beberapa lembaga harga minyak akan di bawah USD 100 (per barel), tapi berada di atas USD 90 (per barel). Saya kira pemerintah terlalu optimis lah dengan harga USD 90 (per barel) ini," tuturnya.
Dia juga mewaspadai windfall profit untuk harga komoditas yang secara grafik telah melandai. Sehingga penerimaan negara pada tahun depan kemungkinan tidak akan sebesar di 2022 ini.
"Jadi saya kira untuk menjaga beban subsidi tetap sama, pengendalian penggunaan konsumsi BBM subsidi harus benar-benar dilakukan. Jangan seperti saat ini, yang siapapun bisa membeli Pertalite maupun Solar subsidi," kata Mamit.
Sumber : liputan6.com
