 |
| Ilustrasi. KPU dan Bawaslu (Foto: nett) |
BORNEOTREND.COM - DPR diminta tidak Jawasentris saat memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramit mengatakan pihaknya mendapat informasi kandidat yang akan dipilih sebagian besar berasal dari Jawa. Dia khawatir KPU-Bawaslu tidak bisa memahami perspektif berbeda dari berbagai wilayah jika anggotanya hanya berasal dari satu pulau.
"Disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non-Jawa. Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karena ke depan, Pemilu 2024, adalah milik nusantara, bukan Jawasentris," kata Nurlia dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).
JPPR mendorong DPR untuk memilih kandidat dengan pertimbangan permasalahan di daerah. Misalnya, memilih kandidat dari Kalimantan Timur karena ibu kota negara akan dipindahkan ke provinsi itu.
Selain itu, DPR juga bisa memilih kandidat yang dekat dengan Maluku. Pasalnya, Maluku selalu jadi daerah rawan konflik saat penyelenggaraan pemilu
JPPR juga menekankan keterwakilan gender pada pemilihan anggota KPU-Bawaslu. Menurut Nurlia, DPR harus memberi ruang lebih bagi kandidat perempuan.
"Keragaman latar belakang penting. Keterwakilan perempuan juga menjadi penting," ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia.
JPPR mengapresiasi DPR yang telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU-Bawaslu secara transparan. Dia berharap pilihan DPR sesuai dengan harapan publik.
Hari ini menjadi hari terakhir uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu. Sebanyak 14 orang kandidat anggota KPU dan 10 orang kandidat anggota Bawaslu menjalani ujian di Senayan.
DPR akan memilih 7 orang anggota KPU dan 5 orang anggota Bawaslu melalui pengujian ini. Keputusan akan diumumkan pada malam hari ini.
Editor: Khairiadi Asa
