 |
Jemaah haji Indonesia pulang menggunakan maskapai penerbangan Saudia – Foto Kemenhaj |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Untuk menekan biaya penerbangan yang menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pemerintah masih bernegosiasi dengan maskapai untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien.
Negosiasi dilakukan berulang kali melalui pertemuan langsung maupun daring.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ian, biaya penerbangan mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH.
Karena porsinya besar, penurunan ongkos penerbangan akan langsung berpengaruh terhadap besaran biaya haji yang harus ditetapkan.
“Sekarang yang menjadi concern itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Karena itu, Kemenhaj mulai mempertimbangkan maskapai lain yang mampu menawarkan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Harga Bukan Segalanya
Kemenhaj tidak hanya menghitung aspek harga. Pilihan maskapai harus tetap mempertimbangkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Kemenhaj juga melakukan simulasi sejumlah skema, termasuk alokasi penerbangan di berbagai embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Perhitungan biaya penerbangan turut dipengaruhi harga avtur dan nilai tukar. Variabel tersebut membuat pemerintah perlu melakukan kalkulasi secara menyeluruh sebelum menentukan skema akhir.
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan luar negeri telah memasuki tahap akhir. Dengan demikian, biaya penerbangan menjadi salah satu penentu utama angka final BPIH 2027.
Finalisasi Akhir September
Kemenhaj masih mengupayakan agar BPIH dapat ditekan dari usulan awal dalam pembahasan bersama DPR RI. Namun, angka final belum dapat disampaikan karena negosiasi penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.
Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI ditargetkan mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum masuk tahap penetapan.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.
Sumber: inilah.com