 |
SERAHKAN CENDERAMATA: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Alpiya Rakhman menyerahkan cenderamata kepada Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazillul Fawaid – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Alpiya Rakhman memimpin delegasi Kalsel dalam pertemuan dengan DPR RI, Senin (24/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan fiskal daerah, terutama penurunan transfer ke daerah, ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH), serta dampaknya terhadap penyusunan APBD Kalsel 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Alpiya menegaskan kehadiran delegasi yang berjumlah sembilan orang merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara kelembagaan, bukan kepentingan personal.
“Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada wakil di DPR RI, sekaligus meminta pengawalan yang baik terhadap berbagai isu fiskal dan pembangunan yang sedang dihadapi provinsi kami,” ujar Alpiya Rakhman.
Isu utama yang disampaikan adalah penurunan kapasitas fiskal daerah yang sangat tajam. Berdasarkan data yang dipaparkan, transfer ke daerah mengalami penurunan yang signifikan pada 2027.
“Penurunan hampir 3 triliun ini sangat kami khawatirkan. Kami minta kepastian berapa sesungguhnya dana perimbangan/DBH yang akan diterima pada 2027 agar kami dapat menyusun APBD secara realistis,” tegasnya.
Delegasi juga menyoroti masih adanya kekurangan salur DBH tahun 2024 yang belum selesai diturunkan ke provinsi. Kondisi ini disebut menjadi beban APBD karena menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan.
Alpiya Rakhman menyampaikan bahwa ruang fiskal yang menyempit berdampak langsung pada prioritas pembangunan daerah. Dari berjalannya rapat terdapat beberapa poin yang disorot, yaitu Infrastruktur berupa Kebutuhan revitalisasi jalan nasional/provinsi, konektivitas wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta proyek strategis seperti jembatan, rumah sakit, dan stadion hingga kebutuhan mendasar lainnya.
Dalam pertemuan disepakati bahwa pengawalan tidak bisa hanya melalui DPR. Pemerintah daerah, khususnya Gubernur, diminta aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tidak terjadi salah hitung DBH dan pencairan dapat dipercepat.
Ditemui disela-sela rapat Jazillul Fawaid selaku wakil ketua Banggar DPR RI, menjelaskan bahwa DPR RI dapat mengawal melalui fungsi pembahasan anggaran dan komunikasi politik, sementara formulasi teknis alokasi berada di domain eksekutif.
“Forum sepakat bahwa masalah utama Kalsel saat ini adalah penurunan transfer, ketidakpastian DBH, dan dampaknya terhadap APBD. Ke depan kami akan menyiapkan surat resmi dan data rinci untuk pendalaman lebih lanjut,” pungkas Alpiya Rakhman.
Sumber: DPRD Kalsel