 |
| SOSOK: Sekda Kota Banjarbaru Sirajoni memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru menginstruksikan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG menyusul tingginya harga jual di tingkat masyarakat yang dilaporkan mencapai sekitar Rp50.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp18.500.
Instruksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/7/2026), yang juga membahas penataan parkir, antrean BBM, hingga penguatan integritas pengelolaan anggaran.
Sirajoni meminta Dinas Perindustrian segera menelusuri rantai distribusi LPG untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
"Dinas Perindustrian diminta segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memeriksa rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru. Langkah ini krusial untuk mencegah dampak lanjutan terhadap inflasi dan perekonomian masyarakat luas," katanya.
Selain distribusi LPG, rapat juga menyoroti persoalan ketertiban umum akibat keterbatasan lahan parkir di kawasan usaha serta antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Sekda meminta koordinasi yang lebih intensif antara perangkat daerah dan Dinas Perhubungan untuk menata parkir sekaligus memastikan pengelolaan retribusi berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan baru.
"Perlu adanya koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan guna menata lalu lintas dan memastikan penarikan retribusi parkir berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Selain itu juga, fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU telah menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum akibat antrean BBM di SPBU," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sirajoni juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, seluruh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus selaras dengan RKPD dan RKP Nasional agar program pembangunan berjalan efektif.
"Prinsip utama dalam pemerintahan adalah berbuat kebenaran dan membelanjakan anggaran secara jujur. Para pejabat diminta agar tidak ragu atau takut bertindak asalkan sesuai dengan aturan," tegasnya.
Selain menekankan tata kelola pemerintahan, Pemkot Banjarbaru juga memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan pemerataan pembangunan.
Penulis: P. Silitonga
